Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR-RI Putra Nababan meminta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) meningkatkan inovasi ditengah Pandemi Covid-19 ini.
Sebab, menurut Putra, bangsa Indonesia sangat merasakan investasi dan inovasi yang dilakukan Perpustakaan Nasional ditengah Pandemi ini.
Hal itu dikatakan Politisi PDI Perjuangan tersebut dalam Talk Show Perpustakaan Nasional RI dengan topik "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi Dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" di Jakarta, Senin (17/5).
"Perpustakaan Nasional sudah giat melakukan digitalisasi pada 2015, dan disaat pandemi hal itu kita nikmati. Data BPS (Badan Pusat Statistik,red) menyatakan ada peningkatan literasi, meskipun sedikit, tapi ketika kita tak bisa mengakses buku dan hanya berada di rumah, Pemerintah memberikan bantuan pulsa kepada murid, mahasiswa, guru dan dosen, fasilitas dari Perpustakaan Nasional itu bisa dinikmati," ujar Putra.
Baca: Ini Kenangan Terdalam Putra Akan Mendiang SAE Nababan
Putra menyatakan, ada visi yang sama diantara para pimpinan dan 'awak' Perpustakaan Nasional, untuk menyongsong Indonesia dengan literasi yang membumi di masa depan.
Buktinya, sambung Putra, pada 2015 lalu belum ada Pandemi. Namun, pimpinan Perpustakaan Nasional dibawah kepemimpinan Muhammad Syarif Bando telah mengupayakan digitalisasi karena dilandasi keinginan membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk meraih literasi.
"Dan sekarang, meski ada keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional karena refocusing yang dilakukan Pemerintah, saya tetap meminta Perpustakaan Nasional mengantisipasi generasi muda pasca pandemi," ujar Putra.
Kalau dulu, lanjut Putra, Perpustakaan Nasional bisa melakukan inovasi sebelum pandemi, saat ini DPR pun siap membantu Perpustakaan Nasional untuk terus berinovasi guna mengantisipasi generasi muda pasca pandemi.
Perpustakaan Nasional, ujar Putra, harus menyiapkan fasilitas literasi baik berupa buku digital maupun fisik, untuk generasi muda pasca pandemi.
"Ini tantangan, memang. Tak masalah, bila Pak Syarif maju duluan, DPR maju duluan. Nanti Kementerian Keuangan maupun Bappenas kemungkinan bisa menambah anggaran. Yang terpenting kita punya rencana dan inovasi dahulu, yang lainnya bisa mengikuti," ujar Putra.
Putra mengingatkan, pada 2015, digitalisasi yang dilakukan Perpustakaan Nasional belum populer kala itu. Tapi tetap dilakukan, dan kini dinikmati di masa pandemi.
Putra pun mengapresiasi program Perpustakaan Nasional, yang melalui perpustakaan-perpustakaan daerah memberikan pelatihan tutorial agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, punya keahlian lain untuk dijadikan mata pencaharian.
Mantan Pemimpin Redaksi Metro TV itu pun berharap agar program itu tak hanya dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera, tapi di seluruh wilayah Indonesia.
"Program ini bisa menjadi modal untuk diajukan ke Kementerian Pendidikan serta Presiden, agar bisa diupayakan ditengah Pandemi. Ini penting agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa tertolong, tak usah bicara masyarakat di daerah-daerah, di Dapil saya saja, Jakarta Timur ada banyak warga yang beralih profesi karena pandemi, untuk mencari penghasilan baru," ujar Putra.
Putra pun mengingatkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Padang pada September 2017, bahwa "ilmu bukanlah ilmu, bila bukan untuk kemanusiaan".
"Yang dilakukan Perpustakaan Nasional, dengan keluar untuk melayani masyarakat, khan sebuah transformasi yang inklusif. Menurut saya, proyek semacam ini harus didanai karena ini merupakan solusi. Bahkan menurut saya, Perpustakaan Nasional juga harus bekerja sama dengan UMKM, Ekonomi Kreatif, karena bahan bacaan yang disediakan harus mengarah kesana," ujar Putra.
Putra mengatakan, Perpustakaan Nasional sangat bagus menginisiasi pelatihan semacam itu. Dalam jangka panjang, menurut Putra, program ini harus disambut juga oleh Kementerian-kementerian lain yang terkait.
Baca: Peluang Emas! Putra Pacu Jakarta Timur Juara Ekonomi Kreatif
"Nanti Perpustakaan Nasional bisa bersinergi juga dengan Kemenparekraf, Kementerian UMKM, dan lainnya. Untuk hal seperti ini, Pemerintah harus cepat. Sebab, harus diingat, yang membuat perekonomian Indonesia bangkit setelah krisis moneter 1997 adalah para UMKM, yang kini sedang dibimbing oleh Perpustakaan Nasional melalui program ini," ujar Putra.
Putra pun mengingatkan, bahwa rendahnya minat baca di kalangan masyarakat erat kaitannya dengan keterbatasan buku. Menurutnya, 10 tahun terakhir, masyarakat dibanjiri oleh digitalisasi melalui berbagai instrumen, yang membuat mereka akrab dengan segala hal yang instan.
Sehingga ketika muncul beragam bacaan di alat-alat digital seperti ponsel dan gawai, itulah yang dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal, menurut Putra, bacaan-bacaan itu hanya memberi teks, tapi tidak konteks.
"Jadi, tidak benar bila dikatakan minat baca masyarakat Indonesia rendah, sebab mereka sangat getol mengakses berita dan bacaan di ponsel mereka. Yang menjadi persoalan adalah, ketiadaan buku yang mumpuni dalam menjawab tantangan zaman, untuk memberikan teks serta konteks pada masyarakat. Maka sediakan lah buku yang memadai, baru kita bicara minat baca masyarakat," papar Putra.
