Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Baca: Jokowi Ajak Pengusaha & BUMN Berani Jadi Pemain Kelas Dunia
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam rapat Paripurna DPR pembukaan masa sidang tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8), mengatakan, Ibu Kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan bahwa pemindahan Ibu Kota merupakan langkah yang difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah.
Ia menilai, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
Baca: Inilah Tiga Strategi Kebijakan Fiskal Jokowi Tahun 2020
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Jokowi, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
