Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pemberdayaan dan pelindungan perempuan di Jawa Barat.
“Peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi perempuan, serta dunia usaha, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan,” kata Ika saat menggelar Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, di Hotel Purnama Kuningan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Jum’at (14/03/2025).
Legislator PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, serta akses yang terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan.
Ia menekankan bahwa upaya pemberdayaan dan pelindungan perempuan tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi isu-isu perempuan. Diperlukan kebijakan yang kuat, dukungan dari berbagai sektor, serta kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi perempuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil berbagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan, salah satunya melalui peraturan daerah yang mendukung hak-hak perempuan.
Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan peran serta masyarakat untuk memastikan bahwa aturan yang ada benar-benar memberikan dampak nyata.
Ika Siti juga menyoroti pentingnya edukasi sebagai salah satu cara untuk memberdayakan perempuan. Menurutnya, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membantu perempuan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
“Ketika perempuan memiliki keterampilan dan kesempatan yang sama, mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi,” ucapnya.
Selain itu, ia mengajak berbagai organisasi perempuan untuk aktif dalam mendampingi korban kekerasan serta memberikan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan.
Dengan adanya jaringan yang kuat antara pemerintah dan organisasi masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan yang lebih baik bagi perempuan yang mengalami kekerasan atau diskriminasi.
Sebagai anggota DPRD, Ika Siti berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun ruang publik.
“Kita harus bekerja sama dalam memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak-haknya secara penuh, tanpa diskriminasi dan ketidakadilan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa mewujudkan pemberdayaan dan pelindungan perempuan secara nyata,” pungkasnya.
Sumber: hasanah.id
