Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengingatkan Camat Pademangan, Didit Mulyadi tidak meremehkan peran legislatif dalam program penataan pedagang kaki lima di kawasan wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
“Camat mana itu, oh Camat Pademangan, nanti saya cek ke wali kotanya,” katanya saat ditemui INDOPOS.CO.ID di Gedung DPRD Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Politikus PDI Perjuangan ini pun menjelaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci untuk mencapai solusi yang efektif.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
"Kami akan terus berdialog dengan masyarakat dan mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Penataan yang baik adalah penataan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak,” tegasnya.
Masyarakat pun berharap agar aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diakomodasi dalam program penataan yang akan datang.
Dengan semangat kolaboratif, diharapkan penataan PKL di kawasan wisata Ancol dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak, baik bagi pedagang maupun pengunjung.
“Penataan memang menjadi tanggung jawab eksekutif, dan itu kami awasi” ujarnya.
Dengan demikian, DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus menjadi wakil rakyat yang mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan, termasuk dalam penataan kawasan-kawasan strategis seperti Ancol.
Baca: Ganjar Pranowo Yakin Andika-Hendi Akan Menang di Pilgub Jateng
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim memilih untuk tidak memberikan tanggapan terkait isu penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
“Ya sudah tanyakan saja ke Ancol, (penataan PKL, red) itu kan urusan Ancol,” katanya.
