Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Depok, Imam Turidi mendukung kebijakan tersebut, agar tak ada lagi kasus ijazah siswa ditahan pihak sekolah.
"Dunia sosmed memang banyak manfaat, termasuk seperti imbauan KDM (Kang Dedi Mulyadi) soal ijazah. Sayapun mendukung statmen beliau," katanya.
Imam berharap, apa yang disampaikan Dedi Mulyadi melalui sosial media berbanding lurus di lapangan.
BaCa: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Namun menurutnya, tidak sesederhana itu jika betul ingin menyelesaikan masalah penahanan ijazah warga kurang mampu. Terlebih di sekolah swasta.
"Harus ada pengawasan serius dari gubernur, bukan hanya di sosmed berstatmen tapi tidak pernah kumpulin ketua atau pemilik yayasan sekolah untuk memberi pemahaman, dan jaminan pasti ke mereka bahwa provinsi akan hadir menyelesaikan," tuturnya.
Menurut Imam, jika ingin betul-betul beres, segera tindak lanjuti pernyataan tersebut.
"Kumpulin ketua atau pemilik yayasan sekolah swasta se-Depok atau se-Jabar."
Hal tersebut dianggap penting, sebab lanjut anggota DPRD Depok dapil Cinere-Beji itu, kepala sekolah tingkat swasta hanya akan patuh pada pemilik yayasan.
BaCa: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
"Kepsek swasta lebih nurut kepada ketua yayasan yang punya sekolahan. Jadi harus ada tindak lanjut nyata, bukan hanya sebatas statmen di sosmed atau hanya sekedar membuat surat edaran," tegasnya.
"Kalau tidak ada tindakan yang konkrit, bisa saja hasilnya seperti pepatah, bagaikan lebah tak menghasilkan madu," sambungnya.
Seperti diketahui baru-baru ini, Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi menyampaikan imbauan pada pihak sekolah agar tak lagi menahan ijazah siswa.
