Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi kartu prakerja dapat terlaksana pada Januari 2020.
"Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik "Program Kartu Prakerja" di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11).
Baca: Hore, Tahun Depan Pemerintah Siap Luncurkan Kartu Prakerja
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator Kabinet Indonesia Maju, para menteri kabinet, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Dalam APBN 2020, Presiden Jokowi mengusulkan anggaran untuk Kartu Prakerja berkisar Rp7,81 triliun.
"Terkait dengan reformasi sistem saya meminta kartu prakerja segera diimplementasikan tahun depan. Saya minta para pencari kerja, pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung latihan atau kursus yang diminati melalui 'platform' digital yang kita siapkan," kata Presiden Jokowi.
Contoh pelatihan yang bisa dipilih adalah barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi "programing" hingga "coding".
"Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif, beberapa saya sudah melihatnya," kata Presiden Jokowi.
Tempat pelatihan ketiga barulah Balai Latihan Kerja (BLK).
"Saya kira BLK diberikan sesuai porsi yang ada seperti yang lalu jangan ditambah lagi," katanya.
Menurut Presiden Jokowi, selain para pencari kerja baru, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program "reskilling" maupun "upskilling".
"Kembali lagi tolong diberikan juga kepada swasta BUMN untuk BLK. Coba komunikasi dengan swasta yang sudah berkecimpung," katanya.
Fokus rapat terbatas terkait kartu prakerja tersebut adalah mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai pengusaha.
"Yang kedua meningkatkan keterampilan angkatan kerja 'existing' yang semakin produktif dan berdaya. Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," katanya.
Anggaran kartu prakerja tersebut untuk pelatihan, sertifikasi, insentif, dan pengisian survei berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler.
Total anggaran untuk akses digital sebanyak Rp3,98 triliun dengan target 1,5 juta orang. Secara rinci, akses digital (skilling/reskilling) terdiri atas anggaran pelatihan sebesar Rp2 juta, insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei sebesar Rp150 ribu.
Sementara itu, total anggaran untuk akses reguler sebesar Rp3,83 triliun yang terdiri atas skilling sebesar Rp3,06 triliun dengan target 400 ribu peserta dan reskilling sebesar Rp765 miliar dengan target 100 ribu peserta. Adapun rincian untuk akses reguler skilling terdiri atas pelatihan sebesar Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp900 ribu, insentif Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp150 ribu.
Baca: Kartu Prakerja Diminta Prioritaskan Keluarga Prasejahtera
Sementara itu, untuk akses reguler reskilling terdiri atas pelatihan dengan anggaran Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp900 ribu, insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp150 ribu.
Penerima Kartu Prakerja adalah individu yang baru lulus/kuliah namun belum mendapatkan pekerjaan, individu yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan kemampuan tambahan, dan individu yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ingin mencari pekerjaan baru.
