Surabaya, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati mengapresiasi program Gerakan Nasional Pencegahan Inflasi Pangan (GNPIP) yang diluncurkan Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Bank Indonesia adalah mitra komisi XI DPR RI. Kami bersama mitra-mitra kami akan terus turun dan membantu kebutuhan masyarakat,” terang Indah. “BI menurut saya itu KISS, yaitu konsisten, inovasi, sinergi, sustain,” imbuhnya.
Dukungan Indah Kurnia juga ditujukan soal grace period atau kelonggaran waktu pelunasan pinjaman bagi para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dimana petani yang telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) tidak bisa lagi mengajukan KUR, juga tidak masuk skema program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Maka kami berharap agar petani ini bisa masuk dalam skema grace period. Kami mendorong agar apa yang disampaikan oleh Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) tadi bisa dipenuhi, yaitu grace period,” tandas Indah Kurnia.
Baca: Indah Kurnia Ajak Masyarakat Bijaksana Gunakan Uang
Apresiasi dan dukungan disampaikan Indah Kurnia tidak sekadar ucapan. Tahun lalu, wakil rakyat dari PDI Perjuangan tersebut menerima aspirasi dari Gapoktan Gotong Royong asal Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Aspirasi berupa traktor roda empat (4) kemudian diteruskan Indah kepada pihak BI.
Alhasil, aspirasi itu pun direalisasi. Gapoktan Gotong Royong dihadirkan pada acara GNPIP. Dan, Indah Kurnia pun mendapatkan kehormatan dengan menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut kepada gapoktan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, dalam kesempatan itu menekankan sejumlah tantangan dalam pengendalian inflasi tahun 2023. Khususnya dengan perlunya peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi jalur distribusi pangan.
“Serta pentingnya mewaspadai risiko cuaca buruk yang disebabkan oleh El Nino yang dapat berdampak pada musim kemarau berkepanjangan,” katanya.
Ia menambahkan, beberapa program telah dilakukan bersama dalam prngandalian inflasi pangan. Diantaranya 2.638 titik operasi pasar murah, 65 kerjasama antar daerah, 75 program subsidi ongkos angkut, 2,39 juta polybag bibit cabai, serta pemberian alsintan dan saprotan di 45 KPwDN Bank Indonesia.
Sementara Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menekankan eskalasi risiko global telah menciptakan ancaman krisis pangan dan energi. Terutama di negara berpendapatan rendah yang memiliki ketergantungan terhadap impor serta menghadapi kerentanan fiskal.
“Untuk itu, peran koperasi sebagai agregator, offtaker, sekaligus sumber pembiayaan bagi para petani perlu diperkuat,” kata Teten Masduki.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, GNPIP sudah berjalan sejak tahun 2022. Dalam semangat Majapahit, lanjut dia, dengan membangun kedaulatan pangan akan terbangun kedaulatan bangsa dan negara.
“Peran strategis ketahanan pangan perlu terus dibangun secara berkelanjutan dengan kerja keras dan dukungan kebijakan pemerintah daerah,” katanya.
Adapun program unggulan GNPIP yang dimplementasikan di Jawa Timur diantaranya mencakup program digital farming pada 15 klaster padi, aneka cabai dan aneka bawang seluas 500 hektar, program 100 green house budidaya aneka cabai dan bawang.
Baca: Indah Kurnia Ajak Peran RT & RW Atasi Inflasi
Berikutnya, penggunaan pupuk organik dan agen hayati, bantuan alsintan dan saprotan untuk mendukung program mekanisasi pertanian kepada 100 Poktan serta kemandirian pangan dan replikasi infratani pada pesantren anggota Hebitren Jatim.
Disamping itu, GNPIP Jatim juga mendorong kelancaran distribusi melalui program Sembako Murah Bersama QRIS serta digitalisasi Rantai Pasok Pangan dan Fasilitasi Distribusi dalam rangka Operasi Pasar komoditas pangan strategis.
Perluasan KAD juga dilakukan melalui kesepakatan 2 (dua) Kerjasama Perdagangan Intra Jatim dan 8 (delapan) Kerjasama Antar Provinsi untuk komoditas beras, jagung, telur ayam, daging ayam ras.
Dari sisi pembiayaan, GNPIP Jatim akan menggulirkan program pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Subsidi Bunga Pinjaman melalui Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dan Program Kredit Pertanian Jatim.
