Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan saat ini bangsa Indonesia membutuhkan haluan negara sebagai pedoman arah pembangunan nasional.
Karena itulah, fraksi PDI Perjuangan ingin melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas guna menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca: Manipol USDEK, GBHN di Era Bung Karno
"Yang urgen saat ini adalah menghadirkan kembali haluan negara karena ini yang dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Basarah menilai saat ini pembangunan nasional tidak berjalan secara berkesinambungan antara satu periode kepemimpinan ke periode selanjutnya.
Hal itu tampak ketika terjadi pergantian presiden dan wakil presiden yang memiliki visi misi serta program yang berbeda.
Baca: GBHN Berdampak Positif Bagi Pembangunan Daerah
Di sisi lain, pembangunan nasional seringkali tidak terkoneksi dengan pembangunan di daerah. Sebab, kepala daerah kerap membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan pemerintah pusat.
"Jadi kami merasa rezim UU Nomor 25 tahun 2004 sebagai pengganti GBHN perlu dikembalikan agar konsep pembangunan nasional lebih terencana dan terukur, terkoneksi dan berkesinambungan. Tidak ganti presiden, ganti visi misi dan program," papar Basarah.
