Jakarta, Gesuri.id - Meski belum genap setahun sebagai anggota Legeslatif (DPRD-red), namun kinerja yang dialami cukup padat dan melelahkan.
Tingginya Intensitas kinerja baik di kantor mupun lakukan kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malang.
Namun apa yang telah dilakukan tersebut justru mendapat tanggapan yang bagus pada para anggota DPRD tersebut.
Baca: Ganjar Pranowo Puji Anggota HMI yang Bersikap Kritis
"Cukup tinggi kegiatan yang telah kami lakukan beberapa waktu terakhir, ternyata membuat sejumlah pihak merasa keberatan," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul (adeng) Qodir, Senin (24/2).
Kritikan yang ditujukan pada anggota DPRD itu tidak hanya ditujukannpada kantor DPRD saja, bahkan kritikan itu juga diadukan pada bupati. Terutama soal intensitas kunker yang masif itu kepada Bupati Malang Sanusi, agar bupati melakukan pemangkasan anggaran dengan mengatas namakan efesiensi.
"Kritik yang paling lantang dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), dia menyuarakan soal efesiensi anggaran kunker DPRD Kabupaten Malang," kata, Adeng sapaan akrab Abdul Qodir.
Justru dengan datangnya kritikan itu DPRD Kabupaten Malang, khususnya Fraksi PDI Perjuangan tidak keberatan adanya kritikan itu. Namun, ada banyak prespektif dari berbagai sudut pandang yang harus dilihat kenapa DPRD Kabupaten Malang sering kunker.
"Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks dan itu butuh penanganan serius. Untuk itu perspektifnya jangan hanya dibangun dari cerita di Jalan Gede. Sesekali ngopinya ke Gedung DPRD Jalan Panji Kepanjen, jangan di Jalan Gede mulu, kita saling bertukar pikiran agar wawasannya sama-sama terbuka," imbuh Adeng.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini juga bilang, kunker yang dilakukan para wakil rakyat jangan dipukul rata semua dengan konotasi negatif yang seakan-akan selalu menghamburkan duit rakyat.
"Teman-teman NGO (Non-Governmental Organization/LSM juga harus sedikit dikembangkan wawasannya, bahwa tata kelola pemerintahan eksekutif di Kabupaten Malang ini gak hebat-hebat benar, masih jauh dari konsep baldatun toyibatun warobun ghofur, sehingga disitulah dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain, jalinan kerja sama itu ya salah satunya ditempuh dengan kunker itu," tuturnya.
Adeng menyampaikan, jika kunker yang dilakukan para anggota dewan itu bukan semata-mata keinginan pribadi mereka, tetapi untuk menunaikan aspirasi masyarakat yang jawabannya selama ini belum ada di Kabupaten Malang.
