Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kota Depok memiliki catatan khusus di HUT ke-24 Kota Depok.
Perkembangan pembangunan wilayah yang berbatasan dengan Jakarta tersebut tidak mencerminkan kota yang ideal. Salah satu alasannya, adalah soal tata kota dan pembangunan yang disebut tanpa menggunakan dasar keilmuan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mencontohkan proyek revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Margonda Raya yang dibangun tanpa memperhatikan ilmu tata kota. Hal itu karena pelebaran trotoar justru menimbulkan masalah baru.
Baca: Basarah Tegaskan PDI Perjuangan Sambut Baik Dukungan PPP
"Nggak perlu jadi insinyur planologi untuk tahu bahwa sepanjang Jalan Margonda ini banyak toko dan orang parkir di lahan yang sekarang dibikin trotoar. Kemudian orang-orang ini kalau mau datang ke toko, mau parkir ke mana? Setelah trotoar jadi, orang kemudian jadi parkir di trotoar," jelas Ikravany di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (27/4).
Dia heran dengan kinerja Pemkot Depok setelah trotoar dibangun baru membahas parkir on the street.
"Pertanyaan bodohnya emang itu nggak dipikirkan sebelumnya?" kata Ikravany.
Selain banyak orang yang kemudian justru parkir di trotoar, sambung dia, revitalisasi trotoar juga akan menimbulkan masalah lanjutan. "Masalah yang akan muncul kembali, itu kabel-kabel di atas (Jalan Margonda) katanya mau diturunin ke bawah, itu semakin berantakan, nanti kalau diturunin ke bawah dibongkar lagi trotoarnya," kata ketua Bapemperda DPRD Kota Depok itu.
Baca: Said Tegaskan Dukungan PPP ke Ganjar Sangat Berarti!
Menurut Ikravany, permasalahan di Jalan Margonda Raya hanya salah satu dari berbagai masalah tata kota di Kota Depok. Persoalan pembangunan di jalur utama Kota Depok tersebut adalah sedikit bukti bahwa Depok tidak dibangun dengan kaidah keilmuan.
Dia menilai, masalah tata kota yang tidak dibangun secara ilmiah bukan karena kurangnya pakar atau ahli di Kota Depok melainkan soal kepemimpinan. Ikravany menganggap, faktor kepemimpinan yang belum bisa memaksimalkan pekerjaan atau program yang dibuat membuat perkembangan Kota Depok tidak maksimal.
"Nggak ada kepemimpinan yang memberikan inspirasi bagi seluruh birokrasinya untuk memaksimumkan pekerjaannya. Sehingga pekerjaannya alakadarnya semua. Kalau ide mah banyak, wali kotanya juga nggak perlu ahli dalam tata kota, tapi wali kotanya harus bisa pastikan ketika tata kota yang diinginkan sudah dia putuskan, dia bisa eksekusi dengan baik," ujar Ikravany.
