Jakarta, Gesuri.id - Sebulan menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mulai mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki di perusahaan migas pelat merah tersebut.
Baca: Nah Lho! Ahok Bongkar Mafia Migas, Siapa Mereka?
Duduk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebulan lebih, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai mengkritisi sejumlah kondisi di tubuh pelat merah migas terbesar di Indonesia tersebut.
Dalam pesan singkatnya dilansir dari cnbcindonesia, Ahok menceritakan beberapa permasalahan terkait soal impor BBM dan juga harga BBM.
Pertama, Ahok menyebut soal penurunan harga BBM non subsidi. Ia mengapresiasi kinerja tim di tubuh Pertamina, namun ia juga mengakui bahwa perubahan harga tersebut termasuk telat. Mengingat, SPBU asing seperti Shell dan kawan-kawan sudah mulai turunkan harga per 1 Januari 2019.
Curhat Ahok berlanjut, menurutnya soal harga BBM ini ada yang sedang menjadi fokus perhatiannya yakni soal efisiensi. Misal soal kondisi jetty atau dermaga yang menurutnya sengaja dibiarkan rusak.
"Jetty dibiarkan rusak agar sewa kapal jadi lama, kena denda. Ke depan harus tekan lagi harganya," ujarnya, Selasa (7/1).
Hal ini, kata dia, membuat hitungan harga BBM tidak efisien. "Tidak efisien dan bebankan ke konsumen," katanya.
Soal impor minyak dan BBM, ia juga mengkritik soal kontrak yang berlangsung antara Pertamina dan pemasok selama ini. Ia menyayangkan, kontrak yang diteken rata-rata dalam jangka pendek.
"Pendek, 3-6 bulan, mayoritas dari Singapura yang masuk," kata dia.
Sebagai komisaris utama, ia juga mengaku punya keterbatasan untuk bergerak di Pertamina. "Komut agak sulit untuk cepat," ujarnya.
Baca: Ahok Diminta Jokowi Berantas Mafia Migas, Siapa Mereka?
Bahkan, eks Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap bahwa mafia migas yang sering-sering disebut oleh Presiden Joko Widodo memang masih ada.
"Mafia iya, orang dalam dan ngajak orang luar. Tujuannya impor dan komisi, hulu sampai hilir biayanya tinggi," kata Ahok.
