Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta Pemerintah memastikan kelayakan moda transportasi menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025, termasuk untuk moda transportasi laut berupa kapal.
"Kapal laut menjadi salah satu pilihan utama bagi pemudik, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang tidak terhubung dengan infrastruktur jalan yang memadai," kata Irine dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (26/3).
Dia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi layak, aman, dan nyaman bagi para penumpang.
Hal tersebut, kata dia, penting dilakukan mengingat diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang kapal penyeberangan hingga 50 persen dibanding musim mudik pada tahun 2024 lalu. Lonjakan penumpang menjelang lebaran itu sering kali menyebabkan kapal kelebihan kapasitas.
“Tentunya ini meningkatkan risiko keselamatan, terutama jika tidak ada pengawasan ketat terhadap jumlah penumpang dan muatan,” ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara itu.
Untuk itu, dia menyebut pemerintah melalui Kementerian Perhubungan perlu berkoordinasi dengan operator kapal untuk menambah jumlah armada guna mengurangi kepadatan dan menghindari kelebihan kapasitas, serta meningkatkan infrastruktur pelabuhan selama musim libur lebaran.
"Apalagi setiap tahunnya, banyak pemudik menggunakan sepeda motor dengan membawa anak-anaknya," ujarnya.
Lebih lanjut, Irine berharap layanan transportasi laut bisa lebih aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus lebaran, salah satunya dengan memastikan batas jumlah penumpang kapal sungguh ditegakkan supaya keamanan dan kenyamanan penumpang terjamin.
"Jangan sampai kelebihan kapasitas penumpang maupun muatan barang yang dapat membahayakan keselamatan,” ucapnya.
Dia lantas berkata, "Dengan melakukan pengawasan ketat, memastikan kelayakan kapal, serta meningkatkan fasilitas dan regulasi, risiko kecelakaan dapat diminimalkan."
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam menjamin kelayakan kapal penyeberangan selama arus mudik agar tidak terjadi insiden yang merugikan masyarakat.
Di antaranya, melakukan uji kelayakan (ramp check) secara ketat terhadap semua kapal yang beroperasi, baik dari aspek mesin, fasilitas keselamatan, hingga kapasitas penumpang.
"Dan menghentikan operasi kapal yang tidak memenuhi standar dan memastikan tidak ada dispensasi terhadap kapal yang tidak layak," ujar dia.
