Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Irpan Setiawan mengaku geram atas kasus diduga perampasan dan penutupan akses jalan yang menimpa masyarakat kelurahan Durian Payung dengan penutupan jalan alternatif pembatas beton oleh PDAM Way Rilau serta wacana pembangunan Jembatan atau 'Flyover' pribadi seseorang.
Oleh karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Irpan Setiawan turut mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung agar bertindak tegas serta dilakukannya Hearing atau Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPRD Kota guna membahas masalah tersebut dengan semua pihak, Kamis (13/03/2025).
"Ini kan masalah hajat hidup orang banyak, saya meminta agar Pemkot melakukan mediasi agar akses jalan itu ditutup kembali dan tembok pondasi itu dirobohkan, itu pondasi flyover milik pribadi Budi Kuntoro, jadi bongkar saja," ungkap Irpan Setiawan.
Selain itu, anggota DPRD Bandarlampung berharap agar masalah ini dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga, PDAM, pemilik lahan (tanah), serta pihak-pihak terkait lainnya.
"Ya saya akan coba bicarakan dengan ketua Komisi agar masalah ini kita bantu warga untuk menyelesaikanya, masalah hajat hidup orang, apalagi sejak ditembok ada dampak banjir kan, ini bahaya," tegasnya.
Sejumlah masyarakat yang tinggal di seputaran Gg. Kemuning Indah I, RT 08 & 10 kelurahan Durian Payung itu didampingi oleh para aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menggeruduk kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung lewat aksi unjuk rasa demonstrasi soal kasus diduga perampasan dan penutupan akses jalan warga.
Warga mendesak Pemkot segera mengambil tindakan tegas atas penutupan sepihak akses alternatif jalan warga di areal sekitar toren penampung air PDAM Way Rilau (BUMD) serta wacana pembangunan Jembatan atau Flyover pribadi yang disebut-sebut dibangun oleh Ingkun alias Budi Guntoro seorang pemilik lahan kosong yang berada di atas area rumah-rumah warga.
Ketua RT 08, Mansyur, menyebutkan bahwa, Flyover itu dibangun di atas lahan yang bukan milik pribadi melainkan merupakan salah satu fasilitas umum akses jalan utama bagi warga setempat.
Bahwa kontruksi fondasi Flyover yang mulai dibangun sekitar tahun 2018 lalu, telah menimbulkan banyak dampak buruk bagi lingkungan warga sekitar.
"Flyover pribadi itu di bangun tanpa izin dari masyarakat yang akan terdampak langsung. Sejak pembangunan awal, aliran drainase di sini ditutup. Jadi kalo ujan banjir ini karena aliran airnya gak ada," terang Masyur pada Kamis (06/03) lalu.
https://www.saibumi.com/artikel-132093-geram-soal-perampasan-akses-jalan-warga-di-durian-payung-fraksi-pdiperjuangan-desak-rdp-dilakukan-.html
