Jakarta, Gesuri.id - Menyambut rencana pertemuan tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly ke-144, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar P.H. Sitorus menegaskan isu perubahan iklim harus jadi salah prioritas program pembangunan pemerintah.
Dirinya menerangkan, dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP),
Baca: Lahan Basah dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Iklim
“Parlemen berperan strategis memastikan implementasi SDGs. Peran konkret DPR RI terkait isu perubahan iklim, pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution, serta kesiapan sektor dan kondisi ekonomi,” ucap Sihar dalam paparannya membuka Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDG’s Day di Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/2).
Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan parlemen memastikan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) bisa dipenuhi di Indonesia, terutama terciptanya climate justice.
Mewakili rakyat Indonesia, lanjut Sihar, DPR RI mendukung upaya tercapainya penanganan perubahan iklim melalui empat fungsi, mulai dari legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.
Baca: Pemerintah Siap Rehabilitasi Seluruh Mangrove di Tanah Air
Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan itu menilai pertemuan tahunan IPU Assembly ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret mendatang, berpotensi membuka kesempatan bagi antar parlemen dunia untuk berbagi informasi sekaligus praktik terbaik, dalam konteks menyikapi perubahan iklim. Sehingga, pertukaran pengalaman tersebut mendorong inovasi, satu di antaranya green economy.
Pada kesempatan yang sama, Rektor IPB Arif Satria menekankan persoalan lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim, perlu dilihat dari sudut pandang yang holistik, termasuk melalui perspektif tata kelola yang baik dan juga politik.
IPB, menurut Arif, memiliki akademisi-akademisi yang tidak hanya mumpuni secara keilmuan tetapi juga berpengalaman menangani isu perubahan iklim.
