Jakarta, Gesuri.id - Isu reshuffle kabinet setelah lebaran makin santer terdengar. Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut akan mengevaluasi menteri-menteri yang bekerja tak sesuai harapannya.
Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menyarankan Presiden Prabowo melihat catatan evaluasi para menteri dan kepala lembaga berdasarkan survei kepuasan publik atas kinerja pemerintah.
Dari survei itu, kata Guntur, Presiden bisa melihat menteri-menteri yang dianggap rakyat tidak bisa menjalankan program dan malah membuat blunder.
"Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder," kata Guntur, Jumat (4/4).
Guntur mencontohkan, blunder yang dilakukan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat menanggapi teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Dia menilai pejabat yang kerap blunder dalam berkomunikasi ke publik layak dicopot.
"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," ujarnya.
Menurutnya, teror yang dialami jurnalis Tempo tidak bisa dijadikan bahan candaan. Bila itu dilakukan, kata Guntur, hal itu sama saja menormalisasi teror terhadap pers.
"Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran. Kalau pihak lain ikut-ikut bergurau artinya dia menormalisasi teror pada pers," tegasnya.
Selain PCO, Guntur juga mendorong Prabowo mengevaluasi menteri-menteri di bidang ekonomi. Salah satu indikatornya adalah memburuknya ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.
"Ini terkait juga dengan kinerja kabinet di bidang ekonomi," ucapnya.
Guntur menyoroti rangkap jabatan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer Danantara. Rangkap jabatan Rosan ini diyakini membingungkan publik dan pelaku ekonomi karena Rosan bertindak sebagai regulator dan eksekutor.
"Pemain bola sekaligus jadi wasit," tutur Guntur.
Meski demikian, Guntur memahami reshuffle adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Untuk itu, Guntur menghormati keputusan presiden mengenai kinerja para pembantunya tersebut.
"Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan," pungkasnya.
Sumber: www.merdeka.com
