Semarang, Gesuri.id - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti bakal menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan memberikan tunjangan kinerja pegawai yang sesuai di organisasi perangkat dinas (OPD) penghasil PAD.
"Memang sebenarnya sudah dilakukan ya, tunjangan kinerja atau TPP (tambahan penghasilan pegawai) berbasis kinerja," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Jumat (3/2).
Baca: Dyah Minta Hukuman Pelaku Penculikan Anak Diperberat!
Namun, kata dia, selama ini mungkin belum sesuai, terutama untuk OPD-OPD penghasil PAD besar yang seharusnya diberikan tunjangan secara proporsional bagi pegawainya, dan tidak disamakan.
"Mungkin kemarin kadang semua diberikan, bagus semua. Makanya, kami akan buatkan tambahan indikator untuk dinas-dinas penghasil (PAD) sehingga (tunjangan kinerja) berbeda," katanya.
Menurut Ita, indikator untuk menilai kinerja pegawai dan OPD sudah ada, tetapi akan dibuatkan tambahan indikator untuk jajaran OPD yang diprioritaskan sebagai penghasil PAD.
"Kalau sama, (pegawai, red.) dinas penghasil juga malas. Wong TPP sama, gaji sama, disuruh kerjanya masa jungkir balik, istilahnya. Kerja keras," jelasnya.
Karena itu, Ita menyampaikan untuk dinas penghasil OPD akan diberikan dukungan untuk menambah semangat dalam berkinerja, salah satunya dengan tunjangan dan harus sesuai aturan perundang-undangan juga.
"Makanya, kami apresiasi dari dinas penghasil (PAD, red.) dengan memberikan 'support', semangat. Dan harus juga sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebenarnya bisa dilakukan," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah OPD di Kota Semarang tidak mencapai target PAD, khususnya dari sektor retribusi yang sudah ditetapkan pada tahun ini, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin.
Baca: Ita Ingatkan Orang Tua Lebih Perhatian ke Aktivitas Anak
Saat Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, di Balai Kota Semarang, Kamis (2/2) kemarin, Iswar mengakui sejumlah OPD yang kontribusinya terhadap PAD sangat kecil, dan dari tahun ke tahun masih banyak yang tidak mencapai target.
Di antara OPD yang tidak memenuhi target PAD, yakni Dinas Tenaga Kerja yang realisasi PAD-nya Rp1,87 miliar dari target yang ditetapkan Rp2,2 miliar atau sebesar 85 persen.
Lalu, Dinas Perdagangan dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp17 miliar hanya tercapai Rp13,6 miliar atau 80,21 persen, sedangkan Dinas Perhubungan realisasi Rp10 miliar dari target Rp13,9 miliar (72,46 persen).
