Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan jika Gubernur Anies gagal memperbaiki transportasi di Jakarta, sebab kemacetan parah setelah covid mereda dan Jakarta terpolusi sejagat.
Baca: Adian: AHY Jadi RT/RW Belum Pernah, Mau Pimpin Republik?
"Ukuran yang digunakan lebih ke arah pembangunan fisik seperti pengadaan alat transportasi, bukan pembangunan sistem yang berhasil dan paradigma di masyarakat," kata Gilbert, melalui rilis yang diterima redaksi, Senin (26/9).
Ia mengecam narasi yang dibangun Anies seakan transportasi berhasil dibenahi selama 5 tahun dirinya sebagai gubernur, karena hal itu tidak sesuai dengan kenyataan.
"Mengutip kata-kata Gub Anies sendiri, kalau sekedar membangun fisik Firaun juga bisa. Kenyataan yang ada Jakarta tidak macet hanya di periode awal Gub Anies menjabat karena lajur Bus TransJakarta (TJ) sudah selesai dan karena COVID selama 3 tahun," ungkapnya.
Menurut Gilbert, di era gubernur sebelumnya terjadi kemacetan luar biasa, misalnya jalur Kuningan Rasuna Said ke Ragunan bisa 2-3 jam karena pembangunan lajur Bus TJ di semua lajur dan setelah selesai lalu diberi stempel seakan kerja Gubernur Anies. "Ini penilaian tidak jujur," tandasnya.
Lanjutnya, penambahan lajur, jumlah bus dan integrasi tarif belum menunjukkan hasil berupa transportasi lancar, atau mengurangi kemacetan secara berarti (signifikan).
Gilbert menjelaskan ukuran yang dipakai Anies lebih ke ukuran antara (proxy), bukan hasil akhir (end point) atau dampak (outcome) berupa transportasi lancar, kemacetan teratasi atau polusi berkurang. Ukuran antara (proxy) yang digunakan seperti kenaikan jumlah penumpang setelah lajur Bus selesai dibangun, Jaklingko mobil kecil ke perumahan tapi suplai penumpang ke TJ tidak optimal, integrasi secara aplikasi yang masih uji coba dan ukuran lainnya.
Saat ini, ujarnya, di penghujung era jabatannya Anies setelah COVID mereda, Jakarta mengalami kemacetan parah. Semua tahu Jakarta malah mendapat predikat kota terpolusi di dunia. Polusi itu sumbangan terbesarnya dari transportasi atau mobil dan motor.
Baca Hasto: Selamat atas Rencana Koalisi Demokrat-Nasdem-PKS
"Seharusnya Gub Anies bicara jujur, karena sewaktu puncak Covid, Anies pamer langit biru padahal karena masyarakat mobilitasnya jauh berkurang dampak pandemi, transportasi/jumlah mobil dan motor menurun. Sekarang menuding polusi dari daerah lain dengan mengatakan polusi tidak berKTP. Padahal polusi itu diperparah karena kebijakan Anies yang ngawur berupa pelebaran trotoar dan jalur sepeda yang tidak berfungsi tetapi menelan biaya yang sangat besar dan juga menelan korban, ini hal sekunder dalam transportasi," tegasnya.
"Kemacetan makin parah. Seharusnya transportasi publik (primer) beres dulu, baru transportasi sekunder dibuat. Ini akan menjadi beban buat Pj Gub nanti," pungkasnya.
