Jakarta, Gesuri.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ada dua opsi yang bisa diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Mahfud MD mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Ma'ruf mengatakan dua opsi itu yakni Jokowi harus menunjuk seseorang sebagai Menko Polhukam definitif atau pejabat sementara.
"Nanti Presiden akan mempertimbangkan apa memang perlu Menko baru atau sementara dijabat oleh sampai akhir, itu nanti hak prerogatif Presiden," kata Ma'ruf ketika kunjungan kerja RS KRMT Wongsonegoro, Semarang, Jawa Tengah yang disiarkan di laman YouTube Wakil Presiden RI, Jumat (26/1).
Menurut Ma'ruf, tak masalah bila Mahfud ingin mundur dari Menko Polhukam. Ma'ruf berpendapat itu hak setiap menteri di kabinet.
Namun, ia memastikan keputusan soal pengganti Mahfud nanti merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Saya kira seperti dikatakan Presiden ya kalau seseorang mau mundur kan memang haknya, seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi tidak ada masalah," ujar Ma'ruf.
Jika Mahfud nantinya benar-benar memutuskan mundur, Ma'ruf berharap tak terjadi gangguan di kabinet Indonesia Maju jika itu terjadi.
"Ya saya harap tidak terjadi gangguan. Pertama kan itu memang hak seorang menteri mundur, tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang berkait dengan Polhukam. Karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu lah," kata dia.
Mahfud Md sempat mengungkapkan niatnya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Jika sudah tidak menjadi menteri, Mahfud yang kini juga cawapres merasa bisa lebih leluasa untuk membuka data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.
"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud Md. usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada 22 Januari lalu. Sumber
