Jakarta, Gesuri.id - Tak pantang mundur, pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Jusuf Kalla optimistis mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Hal itu dapat dibuktikan dari berbagai segi, seperti dari sisi regulasi, pemerintah antara lain telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16/2017 yang bermanfaat sebagai acuan untuk menyusun program dan kebijakan di bidang kemaritiman.
Baca: Kesejahteraan Nelayan Pilar Utama Poros Maritim
Dokumen tersebut juga dinilai sebagai instrumen yang dapat menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Konsep poros maritim dunia itu, berdasarkan data dari pemerintah, meliputi lima pilar, antara lain membangun budaya maritim Indonesia, serta menjaga sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Pilar lainnya memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta memperkuat diplomasi maritim dengan kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
Baca: Berita kumpulan maritim hari ini
Pilar terakhir membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Sedangkan, dari sisi realisasi program, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin pada sejumlah kesempatan menyatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia timur.
Ridwan Djamaluddin juga menegaskan pentingnya menyamakan visi antara pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja serta kebijakan di bidang kemaritiman.
Selaras dengan Ridwan, data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia juga menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia pada saat ini menunjukkan penurunan dari 25,7 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB) pada 2013 menjadi 22,1 persen PDB pada 2018.
