Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengingatkan agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak membawa atribut PKH dalam politik praktis menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
"Sebentar lagi kita akan masuk tahapan Pilkada serentak di 270 kabupaten kota termasuk provinsi, saya yakin mungkin di antara pendamping ada yang memiliki afiliasi politik terhadap partai tertentu, silahkan tapi jangan membawa atribut PKH," kata Mensos Juliari dalam webinar terkait PKH yang dipantau di Jakarta, Senin (29/6).
Juliari yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut menilai wajar dan dia mempersilakan jika ada pendamping PKH yang mendukung partai tertentu.
Baca: Juliari Tegaskan Tak Ada Lagi Pendamping PKH
Lebih lanjut dia mengatakan, jika pendamping PKH ingin masuk ke dalam kancah perpolitikan lebih aktif tidak dilarang.
Namun apabila pendamping tersebut ingin terlibat aktif baik menjadi tim sukses atau pengurus partai, Juliari meminta agar pendamping PKH mengundurkan diri.
Baca: Daerah Diminta Miliki Target Graduasi Peserta PKH
"Saya orang politik, orang partai jadi cukup paham dengan hal ini. Saya ingin kita sebagai orang-orang yang dibayar negara dalam tugas utama kita tetap menjunjung tinggi independensi dan netralitas kita secara politik," tambah dia.
Pilkada serentak yang akan digelar di 270 daerah yang awalnya direncanakan pemungutan suaranya pada September 2020 namun hari pemungutan bergeser menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi COVID-19.
