Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Junico BP Siahaan, mengungkapkan bahwa tumpang tindih kewenangan antar-lembaga seperti TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepolisian menjadi tantangan utama dalam mewujudkan sistem keamanan laut yang terpadu dan efektif.
“Laut kita harus kuat, dan hukum harus dijalankan dengan jelas—siapa yang bertanggung jawab, siapa melakukan apa. Itu semua harus diatur dalam undang-undang. Karena itu, hari ini kami hadir untuk mendengarkan masukan langsung dari para pelaksana di lapangan, termasuk di Lantamal IV ini,” tegas Junico saat Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam, Kepulauan Riau, Kamis (24/4/2025).
Junico juga menekankan bahwa penyusunan undang-undang ini tidak hanya mempertimbangkan konteks nasional, namun juga harus selaras dengan norma dan kewajiban internasional.
“Beberapa hal yang kita bahas juga merupakan kewajiban dalam hukum internasional, termasuk kerja sama patroli laut lintas negara. Jadi kita tidak bisa menutup mata dari standar global yang harus kita ikuti,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Machfud Arifin, menambahkan bahwa urgensi pembentukan RUU Kamla sangat tinggi. Hal itu mengingat luasnya wilayah laut Indonesia dan lemahnya sistem pengawasan saat ini.
“Undang-undang ini sangat penting dan saat ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Pembahasannya sedang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kita di DPR berharap draf dari pemerintah bisa segera disampaikan,” kata Machfud.
Ia menggambarkan lemahnya pengamanan laut saat ini dengan analogi sederhana.
“Jangan sampai seperti orang bawa sepeda motor tapi cuma dikunci stangnya. Laut kita terbuka, siapa pun bisa masuk. Kedaulatan negara harus dijaga dengan serius,” lanjutnya.
Machfud juga menyoroti perlunya kejelasan pembagian tugas antar lembaga dalam sistem keamanan laut nasional. Menurutnya, semua instansi terkait—seperti Bakamla, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI AL—harus berada dalam satu kerangka hukum yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik kewenangan di lapangan.
“Batasan tugas masing-masing lembaga harus tegas dalam undang-undang. Jangan sampai ada ego sektoral yang menghambat. Tugas kita di DPR, bersama Presiden dan pemerintah, adalah memastikan semua pihak bekerja sama, bukan saling merasa paling berkuasa,” ujarnya.
