Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik. Karena itu, terkait isu adanya kabar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kena reshuffle kabinet, pihaknya menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo.
“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/8).
Dia menegaskan, sejak awal partainya tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meski mengantarkan kemenangan dua kali Pemilu untuknya. Hasto pun menegaskan, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet.
“Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” ungkap Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini justru menyinggung bagaimana berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.
“Jadi itu seharusnya juga dipakai, bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDI Perjungan Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” pungkasnya.
