Jakarta, Gesuri.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak berkilah dengan membandingkan penanganan massa Rizieq Syihab dengan Pilkada Serentak 2020.
“Tidak bijak kalau ketidakmampuan tegakkan kebijakan dan aturan yang sudah dibuatnya sendiri dengan jurus ‘ngeles’ serta membandingkan dengan konteks pilkada serentak,” kata Djarot di Jakarta, Selasa (17/11).
Anggota Komisi II DPR RI menyarankan Anies berfokus menerapkan aturan yang telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa pilih kasih.
Baca: Perpanjang PSBB Transisi Ala Anies Tak Ampuh Tekan COVID-19
“Sebaiknya fokus saja pada penegakan aturan yang sudah dibuat Pemprov DKI tanpa pandang bulu,” papar Politisi PDI Perjuangan ini
Lebih lanjut, mantan Walu Kota Blitar ini menilai perbandingan yang dilakukan Anies tidak relevan. Ia pun mengajak semua pihak agar terus bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
“Nggak relevan,” ujarnya.
Secara terpisah, Wasekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai perbandingan antara penanganan massa Rizieq Shihab dan pilkada serentak memiliki konteks yang berbeda. Namun, dalam prinsipnya, sudah ada aturan pusat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan COVID-19.
“Ya, kan memang konteksnya beda. Tapi konteksnya beda, yang dimaksud adalah di daerah-daerah yang pilkada itu berbeda dengan situasi di yang Jakarta yang tidak pilkada,” kata Arif saat dihubungi.
“Tapi in-prinsip adalah sama, ketika kita baca Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu tentang penegakan disiplin dan hukum dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ini kan menyangkut kerumunan berapa yang boleh dan seterusnya,” sambungnya.
Baca: PSBB Transisi Ala Anies Sama Saja dengan Konsep New Normal
Arif kemudian mendesak agar kepala daerah tidak diskriminatif dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Sebab, menurutnya, ada kerumunan pendukung Nikita Mirzani yang dibubarkan, namun ada juga kerumunan lain yang dibiarkan.
“Saya kan membaca berita juga yang kerumunan mendukung Nikita dibubarin. Lah yang kelompok yang lain tidak dibubarkan, hanya diingatkan. Ini kan tidak adil. Ini kan diskriminatif. Nah, saya berharap setiap gubernur, bupati, wali kota menjalankan politik yang sama dalam menerapkan protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jajarannya melakukan tindakan saat ada potensi keramaian massaRizieq Shihab. Lalu Anies membandingkannya dengan penanganan Pilkada Serentak 2020.
