Jakarta, Gesuri.id - Pengacara sekaligus politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera mengkhawatirkan serangkaian kegaduhan politik terkait penolakan UU Ciptaker akan berlanjut sampai ada perebutan kekuasaan.
"Kegaduhan ini tampaknya belum akan selesai sampai agenda-agenda terselubung untuk perebutan kekuasaannya tercapai," kata Kapitra di Jakarta, Minggu (18/10).
Karena itu, eks pengacara Habib Rizieq Shihab ini meminta rakyat untuk waspada, dan menolak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang punya hasrat merebut kekuasaan yang sah.
Baca: Aksi 1310, Membunuh dan Terbunuh oleh Corona!!!
"Mereka yang mempunyai hasrat dan ambisi nafsu kekuasaan, seperti tak lagi peduli dengan bangsa, dan terus membuat kegaduhan politik," tegas Kapitra.
Di tengah kegaduhan ini, katanya, kelompok-kelompok tersebut kemudian menyerang sisa energi dengan memunculkan isu-isu yang tak produktif.
Kegaduhan demi kegaduhan menurutnya akan terus diciptakan dengan berbagai macam cara. Mulai menebar kebencian di media sosial, hingga ada yang terang-terangan menghujat dan menghasut di depan umum.
"Sebagian bahkan menghasut dan turut dalam demonstrasi yang merusak, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan ada fasilitas umum," ucap pria kelahiran Padang, 20 Mei 1966 ini.
Saat ditanya siapa pihak yang dia sebut akan merebut kekuasaan itu, Kapitra tidak menjawab secara eksplisit.
"Oleh orang yang selalu turun ke jalan, baik yang mengatasnamakan agama maupun moral," jawab Kapitra.
Dia menyebutkan bahwa negara memang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpendapat, berpolitik, dan bebas untuk mengoreksi serta mengkritisi jalannya pemerintahan.
Baca: Presiden Sayangkan Disinformasi & Hoaks Picu Demonstrasi
"Namun sayangnya kebebasan dalam demokrasi itu dijadikan alat politik kekuasaan yang agitatif dan destruktif bagi sekelompok masyarakat," jelas Kapitra.
Dia juga menilai bahwa bagi pihak yang mengincar kekuasaan yang sah, kebebasan berpendapat menjadi corong untuk membuat kegaduhan, sehingga tak salah masyarakat jadi berprasangka buruk terhadap kinerja dan kebijakan pemegang kekuasaan saat ini.
Bahkan tambahnya, kegaduhan-kegaduhan sengaja diciptakan untuk memproyeksikan kepada rakyat bahwa seakan-akan segala kesulitan yang terjadi sekarang ini adalah akibat ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara.
