Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera meminta Presiden Jokowi mengabaikan ultimatum dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak).
Sebelumnya, Aliansi BEM SI mengultimatum Jokowi untuk segera membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan mengangkat kembali Novel Baswedan Cs sebagai pegawai KPK.
Baca: Penganiayaan Kece, Kapitra Tegaskan Hal Ini
BEM SI dan Gasak memberikan waktu 3x24 jam kepada Presiden Ketujuh RI itu untuk memenuhi tuntutan mereka. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi Jokowi, maka BEM SI akan turun ke menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta.
Kapitra Ampera mengatakan bahwa ultimatum tersebut bersifat provokatif dan harus diabaikan Presiden Jokowi.
Dia mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi masalah seperti itu. Kapitra mengaitkan dengan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, yang tidak lulus seleksi CPNS 2017.
Baca: Komunitas Juang Prakarsai Turnamen MLBB Offline Pertama
"Presiden anaknya tidak lulus (tes CPNS) saja tidak ikut campur, tidak intervensi. Ini, kan, proses-proses yang diberikan kewenangan kepada BKN," kata Kapitra, Jumat (24/9).
Dia berharap Presiden Jokowi juga tidak mengintervensi soal nasib 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.
"Masa presiden sudah memberikan kewenangan lalu dicabut kewenangannya itu ya enggak mungkin, presiden buruk, lah. Jadi ya saya harap presiden tetap saja pada sikapnya memberikan kepada keputusan hukum," ujar Kapitra Ampera.
