Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat menyampaikan dukungan kepada Megawati,
Bahkan Banteng Majalengka juga menyoroti isu hukum yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Untuk itu Banteng Majalengka mendesak KPK untuk bersikap adil, profesional, dan tidak terpengaruh kepentingan politik dalam menjalankan tugasnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Ketua DPC PDI Perjuangan Majalengka, H. Karna Sobahi menegaskan, DPC PDIP Majalengka mendukung penuh Hj. Megawati Soekarnoputri untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030.
Selain itu pula ada lima poin sikap resmi yang disampaikan DPC PDI Perjuangan diantaranya. Pertama, tetap solid menjaga kedaulatan partai. PDI Perjuangan Majalengka tetap berkomitmen untuk menjaga marwah partai dan melindungi kepemimpinan Hj. Megawati Soekarnoputri dari berbagai ancaman yang berpotensi merusak kedaulatan partai.
"Kami juga tetap solid dan tetap bersatu melawan segala bentuk kriminalisasi politik terhadap Ketua Umum, baik secara kelembagaan maupun personal,"ujar Karna dihadapan ratusan kader PDI Perjuangan se Majalengka.
Selain itu pula, PDI Perjuangan Majalengka siap menjaga dan mengawal pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan yang berlangsung di tahun 2025 agar berlangsung lancar dan bebas dari gangguan.
Baca: Ganjar Sentil Jokowi yang Tak Kembalikan KTA PDI Perjuangan
*Kami mendukung penuh Ibu Prof Hj Megawati Soekarno Putri untuk kembali memimpin Ketum PDI Perjuangan Periode 2025-2030. Soliditas dan loyalitas kami tidak akan tergoyahkan,” ujar H. Karna Sobahi, disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta.
Selain itu pula, pihaknya juga mengutuk keras segala bentuk tindakan atau manuver yang bertujuan mengacaukan kongres dan stabilitas PDI Perjuangan yang saat ini mulai terjadi.
"Kami juga menyampaikan dukungan moral kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam menghadapi persoalan hukum yang melibatkan KPK. Kami PDI Perjuangan Majalengka mendesak KPK untuk bersikap adil dan profesional tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu," tutupnya seperti yang dikutip melalui laman Pikiran Rakyat.
