Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD DKI, Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI gerak cepat dalam menangani persoalan munculnya bisnis prostitusi di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Namun, ia meminta Pemprov tak mengambil langkah hukum dalam penangannya.
Apalagi, para pelaku prostitusi ini merupakan pindahan dari Kalijodo yang sempat dibubarkan Pemprov DKI.
"Sebenarnya Pemprov harus memberikan edukasi yang solutif. Harus dilakukan komunikasi secara humanis dan berikan solusi," ujar Kenneth saat dikonfirmasi, Minggu (5/5/2024).
Kenneth mengaku sudah sempat mendatangi langsung lokasi itu usai ditemukan kondom bekas yang membuat geger masyarakat. Perlu ada pengawasan ketat serta solusi yang berlaku dari hulu ke hilir.
"Yang penting adalah pengawasannya yang harus super ekstra," ucapnya.
Mengenai rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin membuat trek joging di lokasi agar tak ada lagi prostitusi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu, Kenneth tak setuju. Menurutnya rencana Heru bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini.
Pemberian edukasi hingga peningkatan kesadaran masyarakat yang paling penting untuk ditingkatkan agar tak ada lagi yang terlibat dalam bisnis prostitusi ini.
"Kalau masalah jogging track gak akan jadi solusi. Kesadaran masyarakat kita masih kurang," pungkasnya.
