Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak perlu membanggakan diri dalam memamerkan alat berat di media sosialnya, yang diperlukan masyarakat Jakarta adalah kerja nyata dan tepat sasaran.
"Tak perlu memamerkan alat berat, yang terpenting adalah realisasi kinerjanya. Masyarakat lebih melihat dari output-nya dibandingkan drama-drama atau pencitraan di media sosial," ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu (22/9).
Menurut pria yang akrab disapa Kent itu, penanganan banjir akan bisa diatasi jika seluruh stakeholder bekerja dengan serius, cepat, tepat sasaran dan bertanggung jawab. Pasalnya, hingga saat ini penanganan banjir tidak pernah terselesaikan dengan baik.
"Kalau memang dikerjakan dengan kerja keras, serius dan bertanggung-jawab, saya rasa sedikit banyak permasalahan banjir ini bisa segera selesai. Pengerukan kali dan waduk ini harus betul-betul dikerjakan secara disiplin dan amanah, sering kali saya menemukan alat alat berat untuk pekerjaan pengerukan kali ini, hanya terparkir di pinggir kali atau waduk saja. Operator yang saya jumpai, kebanyakan bermalas-malasan, pas melihat saya, baru mereka panik dan memulai pekerjaannya kembali. Kalau seperti ini realitanya, berarti pengawasan dari kasatpelnya sangat kurang dan tidak maksimal serta sumber daya manusia yang di tunjuk sebagai operator alat berat ini, kurang amanah dan bertanggung jawab," tuturnya.
Baca: Boroskan Anggaran, Kent Desak Formula E Dibatalkan!
Kata Kent, dirinya mendapatkan laporan, jika Pemprov DKI Jakarta kekurangan alat berat untuk melakukan pengerukan lumpur di sungai hingga waduk.
Hal itu berdasarkan keterangan dari Unit Pengelola Teknis Peralatan dan Perbekalan (UPT Alkal) Dinas Sumber Daya Air DKI.
"UPT Alkal mengakui bahwa mereka kekurangan alat berat. Mereka tidak bisa mengadakan pembelian alat berat, dikarenakan DKI Jakarta defisit dari segi keuangan. Makanya hal-hal prioritas seperti ini harus benar-benar mendapatkan perhatian serius dari Gubenur Anies, Program Prioritas Penanganan Banjir tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan tidak ada anggaran dan dari sisi lain program yang tidak penting dan tidak menyentuh pada kesejahteraan masyarakat, seperti pagelaran mobil balap listrik Formula E ini, malah keukeuh mau diadakan. Karena itulah, saya berharap uang komitmen fee dan bank garansi yang jumlahnya hampir Rp1 triliun itu bisa di kembalikan ke kas daerah untuk di gunakan ke program yang lebih penting dan prioritas," tutur Kent.
Menurut Kent, permasalahan banjir di ibukota tak pernah kunjung selesai.
Masyarakat setiap tahunnya harus merasakan dampak dari bencana banjir ini, akibatnya bisa berpengaruh kepada perekonomian warga hingga munculnya penyakit yang menular.
"Masalah banjir ini sudah menjadi momok bertahun-tahun di DKI Jakarta, seharusnya Gubernur Anies sadar dan bisa belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa bencana banjir ini sangat bisa berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Bayangkan saja, jika banjir kembali melanda Ibukota, ekonomi akan lumpuh dan pasti akan berdampak negatif terhadap semua sektor kehidupan, belum lagi penyakit-penyakit yang akan timbul karena dampak banjir ini. Apakah Gubernur Anies yang terhormat memikirkan hal tersebut? jangan akibat dari pengelolaan anggaran yang asal-asalan oleh Gubernur Anies, maka masyarakat DKI Jakarta kembali menjadi korban musibah banjir terus menerus," ketus Kent.
Sebagai Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, sambung Kent, dirinya akan terus melakukan kontroling terhadap kinerja operator- operator alat berat yang melakukan kegiatan pengerukan lumpur ini, apalagi berdasarkan data BMKG sebentar lagi akan memasuki musim penghujan serta cuaca ekstrem yang melanda Indonesia, khususnya DKI Jakarta.
Baca: Kent Minta Anies Fokus Tangani Pandemi COVID-19
"Saya sebagai anggota dewan, akan terus berkeliling, bertujuan untuk mengontrol kinerja pengerukan lumpur ini, agar bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan sampai pada sasaran. Mengetahui sebentar lagi akan memasuki musim penghujan, dan jangan sampai volume lumpur yang di kali dan di waduk yang kita ketahui sekarang ini sudah sangat tebal hingga bisa menyebabkan kali atau waduk ini tidak bisa menampung volume air curah hujan, sehingga bisa mengakibatkan air meluap ke jalan dan kembali mengakibatkan banjir parah, dan jika saya kembali menemukan operator alat berat yang malas-malasan, maka saya minta agar segera harus di evaluasi kinerjanya," beber Kent.
Oleh karena itu, sambung Kent, dalam hal pengawasan penanganan banjir di Jakarta ini harus dilakukan secara serius, agar masyarakat menjadi bisa tenang dan nyaman pada saat hujan lebat turun, terutama di wilayah-wilayah yang sering terkena banjir.
"Harus ada kontroling yang serius dari penanggung jawab program pengerukan lumpur ini. Operator alat berat pengerukan lumpur adalah salah satu ujung tombak dalam penanganan banjir ini, makanya harus di cari sumber daya manusia yang kompeten dalam pekerjaan ini pada saat penyeleksian dan penerimaan tingkat awal. harus benar-benar mempunyai Etos Kerja yang tinggi. Jangan masyarakat DKI Jakarta kembali menjadi korban banjir. Hal ini harus betul-betul menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air selaku penanggung jawab dan pelaksana program pengerukan lumpur ini'," pungkasnya.
