Jakarta, Gesuri.id - Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah menandatangani surat perjanjian saat mengikuti Rapat Koordinasi di Sekolah Partai PDI Perjuangan.
Baca Bu Mega ke Kepala Daerah: Jadilah Pemimpin Bukan Pejabat
DPP PDI Perjuangan menginginkan para kepala dan wakil kepala daerah memiliki komitmen agar taat pada aturan.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215, yang menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, untuk tidak melakukan korupsi, dan kemudian harus bertanggung jawab bagi seluruh tugas-tugasnya untuk rakyat," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).
Hasto menerangkan surat komitmen itu merupakan arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan pentingnya menjadi pemimpin, bukan pejabat.
"Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat," papar Hasto.
Hasto melanjutkan Ketua Umum Megawati juga ingin mengingatkan kader PDI Perjuangan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.
"Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik," lanjutnya.
Hasto menilai komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.
Hasto menerangkan calon kepala dan wakil kepala daerah digembleng di Sekolah Partai.
Baca Sekjen Hasto Minta Kepala Daerah Bergerak Bersama Rakyat
"Pemimpin yang menyelesaikan masalah rakyat itu harus menjadi prioritas utama, menjadi pemimpin Ibu Mega mengingatkan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat," urai Hasto.
Dengan adanya surat komitmen ini, lanjut Hasto, partai tidak akan melindungi atau memberikan advokasi terhadap kader-kader yang melanggar. "Kemudian tentu saja juga sanksi pemecatan dari partai," jelas Hasto.
