Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat merespons soal belumnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, Keppres itu juga dimungkinkan akan diteken di pemerintahan era Prabowo Subianto mendatang.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Merespons hal tersebut, Djarot mempertanyakan kenapa hingga kini belum juga ada penandatanganan terhadap Keppres tersebut, padahal, sebelumnya pemerintah menyatakan sangat siap terhadap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tanggapan saya pribadi ya, kok baru sekarang sebelumnya kan sudah memaksakan menyampaikan sangat siap ya baru sekarang," kata Djarot, Selasa (9/7).
Djarot juga menegaskan, sejatinya memang tidak mudah dalam memindahkan Ibu Kota.
Sehingga kata dia, proyek tersebut jangan seharusnya dipaksakan, termasuk target menggelar upacara Hari Kemerdekaan RIpada 17 Agustus 2024.
"Tapi menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," kata dia.
Atas hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyebut kalau kondisi yang terjadi saat ini terkait pemindahan ibu kota adalah gambaran terhadap sesuatu yang dipaksakan.
Beberapa permasalahan bahkan kata dia, masih timbul di IKN termasuk belumnya masuk air hingga listrik dan beberapa infrastruktur yang belum rampung.
Baca: Adian, Ganjar, Ahok Diyakini Tingkatkan Kinerja PDI Perjuangan
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata dia.
"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," sambung Djarot.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyinggung agar pemerintah tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi.
