Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI (HC) Puan Maharani menyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia telah menguji sistem ketahanan nasional, termasuk di sektor kesehatan.
Refleksinya, lanjutnya, adalah masih diperlukan peningkatan yang signifikan.
Baca: Pembangunan Kesehatan Pilar Terpenting Keamanan Nasional
Demikian disampaikan Puan Maharani dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan, Selasa (30/6), bertemakan 'Politik Kesehatan Berdikari', menghadirkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menkes Letjen (Purn) DR dr Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.
"Khusus di bidang kesehatan, kita dapat merasakan bahwa ketahanan nasional masih perlu untuk ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan," kata Puan.
Untuk itu, Puan menyatakan pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak.
Ia mencontohkan asupan gizi yang baik dalam 1000 hari kehidupan, yaitu mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun, asupan gizi seimbang dalam keluarga, serta pola hidup bersih dan sehat.
"Pandemi covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat. Memastikan asupan gizi seimbang, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang saat ini sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkitnya Covid-19," kata Puan.
Khusus karena sedang berada di tengah pandemi, maka masyarakat sebaiknya berdisiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.
"Kita sendiri yang harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jika kita memang diwajibkan atau mengharuskan kita pergi ke luar rumah," katanya.
Kedua, politik kesehatan berdikari perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Maka perlu memperkuat formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, plus industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi dan obat-obatan.
Baca: Indonesia Dukung Agenda Keamanan Kesehatan Global
Ketiga, sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini jaminan kesehatan Nasional diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan diharap alokasi anggaran kesehatan tepat sasaran dan tepat manfaat.
Keempat, memperkuat kemampuan riset, inovasi dan industri nasional dalam memenuhi alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Puan mengaku pihaknya bersyukur, di tengah pandemi, sejumlah universitas telah berinovasi membuat ventilator portabel sendiri. Ke depan, Pemerintah harus membangun kekuatan industri di bidang kesehatan melibatkan BUMN dan swasta.
"Ini dalam memenuhi kebutuhan nasional," imbuhnya.
Sebagai Ketua DPR, Puan berjanji pihaknya akan menjalankan tugas konsitusionalnya dengan ikut memberikan perhatian yang sangat besar dalam membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan. Melalui fungsi anggaran, DPR ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5% dari APBN.
"Khususnya untuk memastikan rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Puan
