Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menuding Presiden Joko Widodo sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dinasti politiknya, terutama menjelang lengser dari jabatannya. Menurut Deddy, langkah reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi, hanya dua bulan sebelum akhir masa jabatannya, tidak memiliki alasan etis, substansial, atau teknis yang jelas. Deddy menilai reshuffle ini sebagai bagian dari persiapan Jokowi untuk menghadapi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.
Deddy mengungkapkan bahwa penggantian Menkumham Yasona Laoly didorong oleh agenda politik untuk meloloskan UU MD3, yang bertujuan mencapai tiga hal utama. Pertama, memperkuat posisi Partai Golkar yang kini berada di bawah kendali Jokowi, untuk menguasai legislatif dari DPR RI hingga DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten-kota.
"Ini memudahkan Jokowi mengatur peta politik nasional dan daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih dan mereduksi pengaruh PDI Perjuangan," katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (19/8).
Kedua, menurut Deddy, Jokowi ingin memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk membagi-bagi jabatan internal Partai Golkar, guna meredam potensi gejolak internal di partai tersebut. Ketiga, langkah ini dinilai sebagai cara Jokowi untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan menggelar kongres atau muktamar sebelum Pilkada, agar patuh terhadap keinginannya dalam penyusunan kepengurusan dan pengaturan Pilkada.
Deddy juga mengomentari penggantian Menteri ESDM, yang menurutnya bertujuan untuk menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemilik tambang di bawah kendali dinasti Jokowi.
"Menteri Arifin Tasrif dikenal sebagai sosok yang lurus dan keras menentang penambangan liar serta penyelundupan nikel, yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum," ujarnya.
Anggota DPR RI itu menyimpulkan bahwa reshuffle ini merupakan permainan politik segitiga: menghadapi Prabowo, melemahkan PDI Perjuangan, dan menguasai sumber pendanaan politik ke depan. "Alasan lainnya tak lebih dari omong kosong," tegasnya.
Meskipun demikian, Deddy menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak berencana menarik kadernya dari kabinet.
"Kami berkomitmen memegang teguh amanah rakyat yang memenangkan PDI Perjuangan dalam Pileg dan Pilpres 2014 serta 2019. Secara moral dan etis, kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir," tutup Deddy.
