Banten, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengkritisi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) setempat karena tidak mampu menjabarkan dengan baik keinginan Gubernur/Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim/Andika Hazrumy sehingga sejumlah program masih jalan di tempat.
"Saya melihat bahwa belum adanya perangkat daerah sebagai pembantu gubernur dan wakil gubernur yang mampu menjabarkan. Gubernur menginginkan seperti ini, tetapi implementasinya enggak begitu," kata Asep Rahmatullah di Serang, Senin (9/7).
Baca: Begini Target Kursi Legislatif PDI Perjuangan Banten
Menurut dia, setahun kepemimpinan Wahidin/Andika kinerja Pemprov Banten masih perlu dorongan. Pasalnya, program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2017 s.d. 2022 belum berjalan secara optimal.
Asep mencontohkan salah satu gagasan gubernur dan wakil gubernur yang tidak bisa dijabarkan dengan baik adalah program kesehatan gratis.
"Inovasi dari gubernur dan wakil gubernur yang tidak ditunjang oleh perangkatnya. Persoalannya gubernur ingin ini, tetapi OPD terkait tidak bisa menangkap," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut dia, kesehatan gratis dengan KTP sangat mungkin bisa direalisasikan dikolaborasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akan tetapi, OPD tidak menangkapnya dengan baik sehingga program itu belum juga dirasakan oleh masyarakat.
Contoh lainnya, kata dia, adalah terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) "online". Menurutnya, ketidakmampuan OPD menjabarkan terlihat dari adanya berbagai permasalahan pelaksanan PPDB.
Baca: Bersama 1000 Ulama Banten, Jokowi Ingatkan Ukhuwah Islamiyah
"PPDB seharusnya tidak perlu jadi polemik karena bukan pertama kali melaksanakannya. Kendalanya terlalu tampak, seolah-olah selama ini tidak pernah ada perencanaan menanggulanginya agar tidak menjadi polemik," kata Asep.
Terkiat dengan permasalah tersebut, Asep menilai perlu segera dilakukan reformasi birokrasi berupa rotasi pejabat eselon II. Kebijakan itu bisa dijadikan momen untuk menata atau menempatkan SDM di perangkat daerahnya agar mampu menjabarkan keinginan gubernur dengan baik.
