Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri, mempertanyakan mengenai data kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia.
"Apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia, misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta. Lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian atau lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan ketua komite Tapera," kata Irine dalam Raker bersama menteri PUPR.
Baca: Ganjar Tegaskan Gugatan ke MK Sebagai Bentuk Kewarasan!
Ia menyatakan bahwa selama ini belum ada data pasti mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan bagi pekerja swasta dan ASN.
"Kalau pekerja swasta yang sudah menyicil KPR atau yang sudah punya warisan atau sudah punya rumah, apakah masih diwajibkan?" tanya Irine.
Lalu Politikus PDI Perjuangan Irine juga menyoroti jawaban dari pemerintah jika sudah memiliki rumah itu untuk subsidi bagi yang tidak mampu.
"Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi, kalau sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi," ujar Irine.
Baca: Ganjar Pranowo Bahas Mudik hingga MK Ketika Temui Megawati
Dalam pernyataannya, Irine menegaskan bahwa subsidi adalah kewajiban negara, bukan tanggung jawab sesama warga negara.
Pernyataan Irine menyoroti pentingnya peran negara dalam menyediakan subsidi perumahan bagi masyarakat.
Subsidi seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan hunian yang layak bagi seluruh rakyat, bukan menjadi beban tambahan bagi warga negara.
