Jakarta, Gesuri.id - Program kerakyatan termasuk Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi salah satu prioritas pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pramono Anung-Rano Karno.
"Yang ditekankan yang paling banyak masalah, program-program kerakyatan khususnya masyarakat bawah, misalnya KJP, KJMU, yang bermasalah dari pendataan," kata Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah di Jakarta, Kamis (16/1).
Masalah-masalah itu yang harus diselesaikan dengan segera. Selain itu, hal-hal lain terkait masalah-masalah Jakarta juga dibahas dan dicarikan solusinya bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Prinsipnya, Mas Pram dan Bang Doel ingin membuat sesuatu, mencari solusi dan merealisasikan apa yang menjadi janji-janji beliau," kata Ima.
Tim Transisi Pramono-Rano (Doel) dibentuk untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Tim ini beranggotakan 14 orang, terdiri dari orang-orang profesional dan mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing.
Tim transisi sebelumnya mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada Senin (13/1). Pada pertemuan awal saat itu, antara tim dan Pemprov DKI lebih menyamakan visi-misi gubernur dan persepsi mengenai program-program dan kebijakan yang akan dijalankan.
"Kami sudah mengelompokkan program-program dan belanja masalah yang selama kampanye itu Mas Pram dan Bang Doel banyak terima masukan dari masyarakat, ketika kampanye menerima sekitar 20 ribuan aspirasi," ujar Ima.
Ima menambahkan, pihaknya dalam satu bulan mempersiapkan kebutuhan Pramono dan Rano agar setelah dilantik dapat segera bekerja.
Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, Pemprov DKI mendukung tim transisi dan tidak harus dalam rapat-rapat formal.
"Tidak harus dalam rapat-rapat formal tetapi 'anytime', bersama-sama. Kami punya semangat yang sama, tekad yang sama agar gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa langsung menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi," ujar Teguh.
