Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seperti pajak kendaraan bermotor demi mendukung pembangunan infrastruktur publik di provinsi ini.
Ia mengkritik sikap sebagian warga yang kerap protes soal buruknya kondisi jal
an dan jembatan, namun tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Provinsi Kalimantan Barat sendiri dikenal memiliki luas wilayah 1,11 kali lebih besar dari Pulau Jawa, sementara Kabupaten Sintang saja hampir menyamai luas Provinsi Jawa Barat. Namun, APBD Kalbar hanya Rp 6 triliun lebih, jauh lebih kecil dibandingkan APBD Jawa Barat yang bernilai jumbo mencapai Rp 50 triliun lebih. Politisi PDI Perjuangan Kalbar ini menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan di Kalbar memerlukan dana besar akibat luasan wilayahnya.
"Semua butuh uang. Bayangkan kalau APBD kita bisa seperti Jawa Barat, saya bisa bayar minuman orang-orang nongkrong di warkop tadi," ujarnya dengan nada sedikit berkelakar ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Namun, candaan itu sedikit banyak menyiratkan realitas serius. Sebab banyak masyarakat yang menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Krisantus menyoroti keluhan warga soal jalan rusak, jembatan ambruk, atau infrastruktur lainnya yang tidak terawat.
"Mereka bilang, 'percuma bayar pajak kalau begini-begini aja.' Padahal, yang ngomong begitu biasanya enggak bayar pajak. Orang yang patuh aturan malah jarang berkoar-koar," tegasnya.
Krisantus juga menyinggung rencana penghapusan pajak, yang menjadi isu hangat belakangan ini. Ia menegaskan bahwa program ini tidak bisa dilaksanakan secara instan.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
"Tidak bisa langsung sekarang. Mungkin baru mulai bulan Juni. Ada tiga institusi yang terlibat.Jasaraharja, kepolisian, dan Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah)," ungkapnya.
Krisantus berharap masyarakat dapat lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pembangunan infrastruktur yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk melalui pembayaran pajak.
"Jangan cuma tuntut hak, tapi lupa kewajiban. Semua butuh komitmen bersama," pungkasnya.
