Rangkasbitung, Gesuri.id - Sejarawan Bonnie Triyana mengungkapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kejam dari era kolonialisme Belanda. Sebab ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pihak kapitalis di era Jokowi malah berumur jauh lebih panjang daripada saat Belanda masih berkuasa menjajah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Bonnie saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku "Merahnya Ajaran Bung Karno" dalam rangka Refleksi Kemerdekaan ke-79 RI yang digelar Persatuan Alumni GMNI Lebak di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Jumat (16/8).
Di acara itu, Bonnie jadi pembicara bersama Pakar Geopolotik dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Akademisi Rocky Gerung, dan Penulis Buku ‘Merahnya Ajaran Bung Karno’ Airlangga Pribadi Kusman.
Mulanya, Bonnie menjelaskan sumber-sumber ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial. Sejak tahun 1870, pemerintah kolonial mengenalkan Agrarische Wet (UU Agraria) yang memperbolehkan penguasaan tanah oleh pemerintah kolonial guna kepentingan eksploitasi kapital.
"Agrarische Wet itu bisa 70 tahun kuasai tanah, 70 tahun untuk mengelola tanah tersebut guna kepentingan-kepentingan kapital saat itu," kata Bonnie.
Bonnie lantas menyinggung pemerintahan Jokowi lebih parah dari Kolonial Belanda dalam hal pemberian izin penguasaan tanah.
"Hari ini ada orang yang menyewakan HGU 190 tahun. Jadi lebih parah dari zaman kolonial, Ini bukan lagi bau kolonial, tapi busuknya praktik kolonial yang diulang lagi, dan orang yang melakukan itu Presiden Jokowi," ujar Bonnie.
Oleh karena itu, Bonnie menilai pemerintahan Jokowi seolah mencerminkan praktek kolonialisme baru. Bonnie memandang tindakan tersebut melenceng dari semangat kemerdekaan. Sebab pemerintahan Jokowi malah menyengsarakan rakyat.
"Sehingga kita bisa katakan dia bertanggungjawab atas replikasi kolonialisme baru per hari ini dalam sudut pandang penyewaan tanah yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yang justru mereplikasi apa yang terjadi di zaman kolonial melalui Agrarische Wet," kata Bonnie.
