Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, I Made Kariyasa mengkritisi isu calon investor asal Korea Selatan yang akan menyediakan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.
Alih-alih akan berjalan lancar, Ia menyarankan agar eksekutif dan PDAM menyelesaikan lebih dulu kontrak kerja sama dengan PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN).
Ia mengungkapkan masalah kontrak kerja sama antara PDAM dengan TCN harus dibersihkan dahulu. Mengingat perusahaan asal Bali tersebut memegang kontrak selama 30 tahun dan masih berlaku.
Kendati Izin lokasi perusahaan tersebut telah dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi belum menghapus legal formal kesepakatan dengan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, TCN dinilai masih boleh menyediakan air bersih untuk PDAM di luar sumber air laut yang dikendalikan KKP.
“Pemerintah daerah harus selesaikan dulu persoalan dengan TCN baru memikirkan kontrak baru (investor lain) untuk pengelolaan air di Gili,” kata I Made Kariyasa, Kamis (9/1/2025).
Ia menjelaskan, hingga saat ini belum terlihat ada tanda-tanda solutif yang diambil oleh Pemda pada persoalan penyediaan air bersih oleh TCN. Menurutnya, Pemda harus sudah mulai berkonsultasi, meminta saran bahkan rekomendasi dari Kementerian terkait terhadap persoalan TCN.
Lebih lanjut, mencuatnya isu penjajakan investor asal korea Selatan sebagai mitra baru, menurut Karyasa, tidak ada masalah. Sebab TCN sudah tidak lagi mengantongi izin pengelolaan kegiatan ruang laut.
Ia bahkan berharap, perusahaan mitra baru ini nantinya betul-betul bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tidak hanya suplai air bersih dalam jumlah, kualitas, harga dan kontinuitas yang terjamin, tetapi juga investasinya ramah lingkungan dan memberi keuntungan bagi daerah (PDAM).
Di sisi lain, I Made Kariyasa juga tidak ingin, rencana kemitraan atau bahkan terealisasinya kontrak baru dengan perusahaan asal Korea ini, terlaksana tanpa ada penyelesaian dengan PT. TCN.
“Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Negara harus hadir di Gili Trawangan dan Meno, tetapi solusi yang akan diambil jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan mengapa opsi yang diambil selalu bermitra. Mengingat, akses air bersih ke Meno dan Trawangan dapat ditempuh dengan melanjutkan pipa bawah laut dari Gili Air.
“Apalagi KPK saat turun ke KLU jelas-jelas menyatakan bersedia membantu lobi Kementerian. Peluang ini harusnya tidak diabaikan begitu saja,” pungkasnya.
Sumber: suarantb.com
