Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menggelar kunjungan kerja di luar masa reses dan diluar masa sidang 8 kali setahun yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Dapil Kalimantan Barat (Kalbar).
Cornelis menyampaikan bahwa Kunker ini bertujuan untuk mensosialisasi undang - undang dan peraturan pemerintah tentang adaptasi kebiasaan baru, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Sosialisasi UU pemilu dan rancangan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024, Pencermatan rekrutmen KPU dan BAWASLU se-Indonesia Khusunya di Provinsi Kalimantan Barat, Permasalahan seleksi CPNS Tahun 2021 dan Sosialisasi Suksesi Program Vaksinasi Nasional untuk Covid-19.
"Selain itu instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri kepada kader partai untuk terlibat langsung dalam percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing dan bagi kader yang menjabat kepala daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dengan bertumpu pada produksi dalam negeri. Hal itu berkaca dari pandemi COVID-19 yang telah mengingatkan Indonesia tentang pentingnya ketahanan pangan dalam negeri," ujar Cornelis di Jakarta, Senin (15/11).
Baca: Akerman Ingatkan Pilkades di Gunung Mas Hindari Isu SARA
Lebih lanjut, Cornelis menyampaikan peringatan Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19.
"Menanggapi peringatan dari FAO, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk terus mengontrol ketersediaan bahan pokok hingga ke daerah-daerah, serta memerintahkan jajarannya agar meninjau kesiapan ketahanan pangan mulai dari produksi hingga tahap distribusi," papar Cornelis.
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, Kementerian Pertanian selaku lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pertanian dan pangan juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah pandemi corona ini.
Cornelis mengatakan pada saat melaksanakan kunker dirinya mendapatkan berbagai pertanyaan dan asprasi dari masyarakat terkait dengan PSBB, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap himbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang dimaksud dengan 5M.
"Serta kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap resiko tertular virus Covid -19 masih rendah dan menyatakan bahwa corona virus tidak ada. Selain itu masih adanya pemahaman dan ketakutan masyarakat untuk divaksinasi dengan vaksin merek tertentu," katanya.
Mantan Gubernur Kalbar itu juga menyampaikan bahwa ketersediaan stok vaksin COVID-19 di daerah masih sangat kurang, sehingga memperlambat program vaksinasi nasional yang merupakan upaya negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman pandemi COVID-19.
Baca: Tunaikan Kepemimpinan MADN, Teras Apresiasi Kerja Cornelis
"Selain itu di puskesmas - puskesmas juga belum bisa menyimpan vaksin COVID-19 terlalu lama," ujar Cornelis.
Cornelis mengatakan swasembada pangan masih belum terwujud dikarenakan banyak lahan yang tumpang tindih lahan HGU dengan lahan masyarakat, serta masih ada tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi dan kawasan lainnya.
"Kendala pertanian masih kekurangan bibit unggul dan pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah termasuk juga kurangnya Alat mesin pertanian dan kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian terutama menjual gabah maupun beras," pungkas Cornelis.
