Surabaya, Gesuri.id - Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi mengkritisi pemberlakuan kerja di rumah (Word From Home) yang diterapkan di lingkungan ASN yang dinilai kurang efektif dan mengganggu pelayanan publik.
Kusnadi berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Covid-19 itu merupakan bagian bencana non alam, disisi lain ASN itu ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Justru saat bencana dampak Covid-19 mestinya potensi ASN digerakkan bergotong royong sesuai tupoksinya sesuai arahan kepala daerah untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” kata Kusnadidi Surabaya, Selasa (27/7).
Baca: Giri Desak Pemprov Sumsel Segera Salurkan Bantuan
Pria kelahiran Medan ini mengatakan dengan mengerahkan ASN idealnya bisa dimaksimalkan untuk membantu pelayanan masyarakat di tengah pandemi ini.
“Dalam pandemic Covid-19, yang harus dilindungi itu siapa ?, rakyat atau ASN. Tentunya yang harus dilindungi rakyat bukan hanya ASN,” sindir Kusnadi.
Mantan dosen Untag Surabaya ini mengungkapkan negara harus tampil melindungi rakyat dari pandemi Covid-19.
”Terus kalau ASN nya harus kerja di rumah bagaimana negara melindungi rakyat,” imbuhnya.
Kusnadi mengingatkan ASN adalah abdi masyarakat tentunya menjalani tugasnya sebagai abdi masyarakat. Makanya dia tak setuju jika sekretariat DPRD Jatim juga harus WFH.
Baca: Junimart Minta Kepala Daerah Turun Tangan
“Saya tetap ngantor walau sekretariat DPRD Jatim WFH. Ini bagian pertanggungjawaban wakil rakyat kepada masyarakat pemilih,” jelasnya.
Kusnadi lalu membandingkan dengan pihak kepolisian yang selalu bertugas 24 jam saat pandemi covid-19. Padahal mereka juga sama-sama digaji negara.
“ Lihat saja itu pihak kepolisian yang terus bekerja maksimal. Banyak juga petugas kepolisian yang terpapar covid-19. Mereka (polisi) bisa terpapar karena memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harusnya seperti itu yang dilakukan oleh ASN. Bukan malah disembunyikan melalui kerja WFH. Kedepan saya berharap ini dikaji ulang,” pungkasnya.
