Lamongan, Gesuri.id – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kusnadi segera melakukan sidak dan peninjauan ke lokasi amblesnya jembatan Ngaglik 1 di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Ia menilai, semestinya Kabupaten Lamongan melakukan pembangunan jalan lingkar (ring road) di kawasan pantura, sehingga kepadatan arus lalu lintas bisa semakin terkendali. Diketahui, jembatan Ngaglik 1 di sebelah barat RSM Lamongan ambles pada Selasa (29/3).
Baca : Kusnadi Tegaskan Masyarakat Jatim Tolak Pemilu Ditunda!
“Seperti yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Lamongan) yang saya tahu, akan ada pembangunan jalan lingkar utara, tapi memang saat ini pembebasan lahannya masih belum selesai. Entah kapan bisa terselesaikan,” ucapnya.
Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan segera memperbaiki struktur jalan agar bisa lebih memadai. Khususnya, untuk jalur alternatif. “Sekarang ini belum ada jalur alternatif, kalau jalur dari dalam, jalur kabupatennya saya tidak mengatakan jelek, namun tidak memadai. Jadi ini harus jadi pemikiran oleh kabupaten. Bagaimana kemudian memperbaiki struktur jalan itu sendiri, sehingga bisa jadi alternatif yang bisa dilewati,” tutur Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
DPRD Provinsi Jatim, kata dia, akan membantu mengatasi persoalan kepadatan arus lalu linta. Sebab, tanpa upaya sinergitas, rencana tersebut bakal sulit teralisasi. “Mau gak mau, kabupaten harus memperbaiki jalan alternatif dulu. Sebenarnya kan bisa tembus ke pantura atau Brondong sana lewat Kalitengah, tapi jalannya kan juga enggak cukup visible. Sehingga jadi menyulitkan dan kondisi kepadatan di pantura juga semakin enggak karu-karuan,” ujar Kusnadi.
DPRD Provinsi jatim, kata dia, juga akan mendiskusikan persoalan tersebut bersama Dinas PUPR. Ia berharap, masalah kepadatan lalu lintas dan amblesnya jembatan yang disebabkan kelebihan tonase dapat diantisipasi.
Baca : Kusnadi Tegaskan Semangat Banteng Jatim Terus Berlipat!
“Intinya, harus diantisipasi, tidak bisa tidak. Besok saya sebagai Ketua DPRD akan saya diskusikan, bertepatan ada petugas PUPR yang ada di Surabaya. Sehingga juga bisa menggunakan back up dari DPR. Enggak apa apa, nanti juga dengan Bupati, Gubernur. Kita bersama-sama mengatasi ini. Karena kita juga gak ingin kondisi ini mengganggu aktifitas masyarakat,” ucapnya (beritajatim.com)
