Jakarta, Gesuri.id - DPR RI berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran dipertimbangkan secara arif dan bijaksana.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai efisiensi anggaran juga harus mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat.
"Betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," kata Lasarus.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
Selain itu Lasarus mengingatkan jika efisiensi yang memiliki tujuan baik, tetapi dilakukan dengan gegabah bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," ucapnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi. APBN, kata dia, memberi trigger dan efek kejut dalam pertumbuhan ekonomi.
Lebih penting dari itu, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Dia memaparkan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor konstruksi.
"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek ke mana-mana," ujarnya.
Di sisi lain, Lasarus mengamini Komisi V DPR dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara. Dalam hal ini, Komisi V DPR mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
"Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN," kata dia.
Lasarus tak mau berprasangka lebih jauh terkait diblokirnya anggaran untuk IKN. Dia yakin pemerintah punya alasan yang baik untuk menghentikan proyek pembangunan IKN tersebut.
"Kita percayakan kepada pemerintah karena masih terlalu dini juga buat saya, kami semua yang ada di sini untuk mengatakan ini arahnya kemana, karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai," Pungkaanya seperti yang dikutip melalui laman Pikiran Rakyat.
