Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI komisi III fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai penunjukan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi persoalan minyak goreng (migor) tidak tepat.
Baca Megawati Ajak Kerjasama Penguatan Fungsi BMKG Internasional
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, penunjukan tersebut justru seolah menunjukkan presiden tidak memiliki orang lain lagi yang lebih tepat.
“Saya gak tau, sepertinya tidak ada yang lain apa, presiden mungkin kenalnya terbatas kali ya,” ungkapnya di sela-sela mengunjungi stand peserta Festival Kopi Tanah Air yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan yang menjadi salah satu rangkaian HUT 49 PDI Perjuangan, di lapangan parkir timur selatan, Senayan Jumat (27/5).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, persoalan kelangkaan serta mahalnya harga minyak goreng yang terjadi beberapa bulan lalu membuat masyarakat begitu kesulitan mendapatkan minyak goreng.
Baca Kemendagri Jangan Sembarang Tunjuk TNI Aktif Jadi Pj Bupati
Guna mengatasi kelangkaan tersebut presiden Jokowi pun turun tangan dan mangambil langkah pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng (minyak sawit) dan minyak goreng mulai 28 April 2022.
Kebijakan ini berlaku sampai masa waktu yang akan ditentukan kemudian.
