Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Supono menegaskan komitmennya untuk mendukung kesejahteraan peternak ayam broiler.
“Kami akan berusaha memfasilitasi solusi terkait penggunaan LPG dan solar bersubsidi yang menjadi kendala utama peternak. Komisi B juga akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah ini,” kata Supono dari Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (8/1/2025).
Rapat Audiensi antara Komisi B DPRD Lamongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lamongan, serta Pejuang FCR (Perkumpulan Peternak Rakyat) Kabupaten Lamongan menghasilkan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini membelit peternak.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Lamongan, isu utama seperti regulasi LPG subsidi, akses air bawah tanah (ABT), hingga kurangnya perhatian pemerintah menjadi fokus diskusi.
Selain regulasi energi bersubsidi, Supono meminta Disnakeswan lebih aktif memberikan pendampingan teknis kepada peternak.
"Kami berharap Dinas bisa turun ke bawah untuk memberikan bantuan berupa edukasi, penyediaan obat-obatan, dan sosialisasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pejuang FCR Lamongan, Aminarto, yang juga seorang peternak dari Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi para peternak sebenarnya sudah berlangsung lama.
“Permasalahan LPG dan solar bersubsidi ini berkaitan dengan regulasi. Selain itu, kami juga membutuhkan solusi terkait akses permodalan dan pengolahan limbah,” ujar Aminarto.
Ia menambahkan, beberapa peternak kerap menghadapi tekanan dari oknum tertentu yang mempersoalkan penggunaan LPG bersubsidi.
“Oknum-oknum tersebut bahkan meminta uang damai yang jumlahnya tidak sedikit. Kami berharap Komisi B dan Disnakeswan bisa membantu agar kami bisa bekerja dengan tenang,” tuturnya.
Disnakeswan dan Komisi B DPRD Lamongan berkomitmen membantu proses perizinan, memberikan solusi terkait pengolahan limbah, dan memfasilitasi akses permodalan.
Sementara itu, untuk masalah regulasi LPG dan solar bersubsidi, akan ada tindak lanjut berupa pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak solusi, mulai dari bantuan perizinan hingga pengolahan limbah. Ini sangat membantu kami untuk terus menjalankan usaha,” ungkap Aminarto.
Salah satu hasil audiensi yang menarik perhatian adalah rencana mengadakan pertemuan rutin atau Kopi Darat (Kopdar) setiap dua bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk menampung permasalahan yang dihadapi peternak secara langsung dan mencari solusi bersama.
“Kami menyambut baik rencana Kopdar ini. Selama ini, kami sudah sering berkumpul dengan sesama peternak. Namun, dengan adanya Kopdar yang melibatkan Disnakeswan dan DPRD, kami yakin solusi yang diberikan akan lebih konkret,” pungkasnya.
Sumber: timesindonesia.co.id
