Jakarta, Gesuri.id - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan transaksi di dalam Katalog Elektronik mencapai Rp 500 triliun di tahun ini.
Ketua LKPP Hendrar Prihadi mencatat, transaksi E-Katalog di tahun 2023 lalu sudah mencapai Rp 190 triliun.
"Target kami untuk tahun 2024 ini akan ada transaksi Rp 500 triliun APBN-APBD di sistem E-Katalog versi 6 yang akan kita launching pada 28 Maret mendatang,” ungkap Hendi kepada Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, dikutip Kamis (21/3).
Baca: Ganjar-Mahfud Siap Hadapi Pengumuman Hasil Pemilu 2024
Adapun produk yang tayang di E-Katalog ditargetkan untuk menyentuh angka 10 juta tahun ini, yang pada 2023 lalu sudah mencapai 7,5 juta produk.
Dalam kesempatan itu, Hendrar pun menekankan perintah dari Presiden RI Joko Widodo bahwa dalam setiap belanja APBN-APBD, minimal 40 persen harus mencakup produk atau penyedia jasa UMKM dalam negeri.
Hendrar juga yakin, praktik lelang di E-Katalog dapat mengurangi praktik kongkalikong.
Baca: Ganjar Tegaskan Hal Ini Akan Isu Caleg Terpilih Tak Dilantik
“Kenapa sistem E-Katalog hari ini kita utamakan? pertama, untuk digitalisasi. Jadi orang bisa lebih cepat saling dilayani tanpa harus bertatap muka, dan bisa saja pada saat tidak ada kontak tata muka, kita dapat meminimalkan praktek korupsi atau memungkinkan adanya transparansi serta keterbukaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Hendrar juga mengungkapkan, pihaknya telah menjadi kerja sama dengan KPU terkait pengadaan produk-produk logistik yang ada di KPU untuk Pemilu.
“Alhamdulillah ada angka sekitar Rp. 400 miliar yang bisa diefisiensi lewat model konsolidasi pengadaan dan juga lewat model E-Katalog antara KPU dan penyedia jasa,” bebernya.
