Jakarta, Gesuri.id - Penundaan pembayaran sejumlah kegiatan tahun 2024 di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau dinilai mengancam efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, DPRD Riau mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikannya.
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, menilai penundaan tersebut berisiko menurunkan nilai manfaat dari program-program pembangunan yang telah direncanakan.
"Jika tunda bayar ini tidak segera diselesaikan, akan ada konsekuensi besar terhadap kualitas pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Ini bukan hanya soal pembayaran, tapi bagaimana anggaran kita benar-benar memberikan dampak," kata Ma'mun, Senin (3/2/2025).
Ma'mun mengusulkan agar Pemprov Riau memanfaatkan skema pergeseran anggaran dalam APBD 2025 atau mengalihkan dana dari kegiatan yang kurang prioritas.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program yang lebih mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti ketidakpastian jadwal transfer dana dari pemerintah pusat serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dinilai dapat mempengaruhi kelancaran alokasi anggaran.
"Ketidakpastian ini membuat kita harus lebih cermat dalam mengelola anggaran. Jangan sampai keterlambatan ini membuat kita kehilangan momentum pembangunan yang sudah dirancang," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Salah satu OPD yang terdampak adalah Dinas PUPR PKPP Riau dengan nilai tunda bayar mencapai lebih dari Rp382 miliar. Jika tidak segera diatasi, potensi kerugian akibat tertundanya proyek-proyek strategis ini dapat memperburuk kondisi ekonomi dan infrastruktur di Riau.
Sumber: m.goriau.com
