Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk melakukan kajian yang matang terkait rencana pemangkasan sejumlah program dan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran.
Ia menyampaikan agar efisiensi anggaran tersebut tidak berdampak negatif kepada masyarakat. Politisi PDI Perjuangan itu meminta Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kembali dampak makro efisiensi anggaran terhadap kehidupan masyarakat.
Slamet menekankan perhatian khusus terhadap pedagang kecil dan para pekerja, mengingat kondisi ekonomi yang menurutnya saat ini tengah tidak stabil.
Ia mengkhawatirkan bahwa langkah pemangkasan anggaran bisa memicu kemarahan rakyat jika pemerintah tidak bijak dalam mengaturnya.
“Jangan sampai pemerintah justru menyulitkan rakyatnya. Efisiensi anggaran ini harus benar-benar dikaji dengan baik agar tidak merugikan masyarakat. Jangan sampai rakyat marah. Saya sudah merasa, mudah-mudahan tidak terjadi gerakan rakyat jika ini terus berlanjut,” ujarnya pada Senin, 17 Februari 2025.
Slamet juga mengungkapkan bahwa secara umum di Indonesia, masyarakat mulai merasakan dampak dari efisiensi anggaran pemerintah, terutama mereka yang bekerja di instansi pemerintah, banyak yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Ini menjadi peringatan bagi pemerintah. Makanya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dampak dari efisiensi ini. Jika program seperti makan bergizi gratis justru menyulitkan masyarakat, lebih baik tunda dulu secara bertahap,” ungkapnya.
Pada prinsipnya, pemangkasan sejumlah anggaran belanja negara dan daerah berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dinilai Slamet sebagai langkah yang baik. Ada beberapa pos yang memang harus dipangkas, terutama belanja-belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK), dan belanja lainnya yang memerlukan efisiensi.
“Tetapi, pemangkasan lainnya juga perlu diperhatikan. Jika dilakukan secara merata, dampaknya bisa sangat besar. Dan sekali lagi, dampaknya bisa sangat besar, terutama jika rakyat sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka,” tegasnya.
Slamet berharap Gubernur NTB yang baru, Lalu Muhammad Iqbal, bisa membaca kondisi ini dengan bijak. Diharapkan ada kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi dampak negatif dari efisiensi anggaran terhadap roda perekonomian masyarakat.
Sumber: suarantb.com
