Jakarta, Gesuri.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut semua elemen bangsa seharusnya bisa bersikap seperti Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang selalu taat Pancasila dan Konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Baca: Serukan Pemilu Damai, Konflik Terjadi Karena Ambisi Politik Atas Nama Agama
Dia mengatakan itu saat memberikan sambutan di acara Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama yang digelar PDI Perjuangan lewat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).
Mahfud awalnya menyebut Indonesia telah sepakat menjadi negara demokrasi. Namun, ada acuan konstitusi ketika Tanah Air menjalankan gagasan tersebut.
"Jadi, yang penting dalam demokrasi itu punya elemen, dalam demokrasi itu ada konstitusi, karena ada Pancasila sebagai ideologi, di bawahnya ada konstitusi. Konstitusi aturan main yang sangat fundamental. Negara diatur dalam konstitusi," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dalam pidatonya.
Menurut dia, semua elemen bangsa bisa meniru Megawati yang selalu taat terhadap konstitusi ketika berdemokrasi, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilu.
"Oleh karena itu, saudara harus meneriakkan, Bu Mega (Megawati Sukarnoputri, red) selalu meneriakkan, pokoknya siapa pun harus taat konstitusi. Mau pemilu atau apa, karena memang kacau bernegara enggak ikut konstitusi. Semua seenaknya sendiri," kata Mahfud.
Mantan Menhan RI itu mengatakan demokrasi seperti tertuang dalam konstitusi mengungkap adanya batasan ruang kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
"Tidak boleh kekuasaan itu tidak dibatasi. Kamu presiden, lingkupmu apa? Di luar itu punyanya legislatif atau yudikatif. Pemerintah pusat ada kewenangan. Dipencar kekuasaan itu," ujarnya.
Selain itu, kata Mahfud, kehidupan demokrasi sesuai konstitusi di Indonesia menuangkan tentang pelaksanaan pemilu yang perlu digelar sekali setiap lima tahun.
"Waktunya fix lima tahun. Jangan lalu diperpendek. Enggak boleh. Diperpanjang juga enggak boleh, kecuali melalui proses perubahan konstitusi. Itu prinsip-prinsip dalam bernegara yang tunduk ketentuan konstitusi," katanya.
Megawati hadir secara virtual dalam acara yang panitianya diketuai oleh Politikus PDI Perjuangan Irvansyah. Acara itu turut dihadiri oleh perwakilan tokoh agama. Antara lain Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C. dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom.
Lalu, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Dra. Siti Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) WS Budi Santoso Tanuwibowo.
Baca: Diinisasi PDI Perjuangan, Para Tokoh Agama Deklarasi Serukan Pemilu Damai & Berkualitas
Kemudian, Tokoh Lintas Agama Prof. Dr. H. Alwi Abdurrahman Shihab dan Akademisi Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis.
Nantinya, acara akan dilanjutkan dengan ‘Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024’ yang dibacakan para tokoh agama tersebut. Penutupan Simposium Nasional ini akan dipimpin oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada sore hari.
