Jakarta, Gesuri.id - Sudah lama rencana Presiden Jokowi yang akan menggabungkan sejumlah nomenklatur kementerian dan lembaga terungkap.
Presiden Jokowi memutuskan akan melebur sejumlah nomenklatur kementerian pada kabinet jilid II pemerintahannya dalam 5 tahun yang akan datang.
Baca: Jonan Unggah Curhatan Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa
Adapun pembahasan hal ini sudah mengerucut. Seperti dilansir dari CNBC Indonesia terungkap perubahan yang sudah dalam tahap akhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
"Kemenko Bidang Maritim akan menjadi Kemenko Bidang Maritim dan Investasi. Nantinya seluruh investasi akan terpusat di bawah kendali Menko Maritim dan Investasi," ungkap sumber CNBC Indonesia yang ikut dalam rapat nomenklatur tersebut.
Selain itu, Kementerian Investasi, masih menurut sumber tersebut bakal terwujud. Kementerian Investasi adalah jelmaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini.
"Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan dipertimbangkan dilebur dengan Kementerian Perdagangan," jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian yang dikabarkan akan dilebur menjadi satu dengan Kementerian Perdagangan dipastikan akan tetap berdiri sendiri.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi saat berbincang dengan CNBC Indonesia sempat mengungkapkan hal yang sama.
"Saya dengar [kementerian] perdagangan [dan] industri yang akan [dilebur]. [kementerian] luar negeri dikasih tugas negosiasi ekspor kita," kata Sofjan beberapa waktu lalu.
Sofjan memahami, rencana melebur kementerian dan lembaga tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara.
Kinerja investasi dan ekspor yang loyo, memang kerap kali membuat Jokowi melontarkan wacana untuk menggabungkan nomenklatur terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Karena kebanyakan yang ngurus juga tidak efisien. Tadi banyak sekali department mengurus UKM. Tak efisien. Saya pikir rencana pak Jokowi harus kita dukung," tegasnya.
Menurut Sofjan, penggabungan nomenklatur memang diperlukan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang selama ini menghambat perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global.
Baca: Jokowi Apresiasi Kerja Keras Menterinya di Rapat Terakhir
"Kita harus gerak cepat. Situasi ekonomi kita ini susah sekali loh. Kita harus kerja keras bersatu menghadapi ke depan bersama," kata Sofjan.
Tak hanya itu, Kementerian Ekonomi Digital bahkan disebut akan hadir dalam nomenklatur jilid dua pemerintahan Jokowi. Di tengah perubahan ekonomi dunia, maka diperlukan suatu badan yang bisa mengantisipasi perubahan.
"Indonesia belum memiliki kementerian digital kan? Ini menurut saya penting," kata Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih.
