Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menegaskan manfaat belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus dapat dirasakan bagi masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, hingga pangan.
“Kinerja pemerintah harus dapat ditunjukkan melalui belanja yang dirasakan rakyat,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (23/8).
Abidin mengatakan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait juga harus dapat memperlihatkan kemajuan kinerja dalam hal kemudahan urusan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, pangan, bantuan sosial, dan sebagainya.
Baca: Said: RAPBN 2023 Lanjutkan Dua Isu Strategis Nasional
Selain itu pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi melalui reformasi birokrasi yang nyata dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja serta sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Hal itu seiring kontribusi lapangan usaha strategis terhadap perekonomian yang mencapai 75 persen sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan.
“Dalam menjalankan transformasi ekonomi K/L harus memiliki program dan target capaian yang terukur. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus bisa menyentuh permasalahan yang fundamental dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan,” kata Abidin.
Ia menambahkan harga komoditas ekspor pada 2023 diperkirakan masih cukup tinggi, sehingga pemerintah harus memanfaatkan peluang itu dengan mendorong ekspansi ekspor agar permintaan tidak bertumpu pada konsumsi domestik.
“Ekspansi ekspor harus memperhatikan nilai tambah sebagai wujud program hilirisasi,” tegasnya.
Terlebih lagi kontribusi ekspor yang semakin besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak dan mempertebal pundi-pundi devisa.
Baca: DPRD Jabar Dorong Pemprov Terus Gali Potensi PAD
Abidin pun mengingatkan bahwa tekanan inflasi pada komponen volatile food menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi sehingga pemerintah harus menurunkan disparitas harga antardaerah.
Pemerintah juga harus memperkuat pembangunan kedaulatan pangan dengan kebijakan administered price, khususnya terhadap subsidi energi yang harus memperhatikan dan menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah harus menyediakan perlindungan sosial yang cukup untuk menopang konsumsi rakyat,” tegasnya.
